JAKARTA, REQnews - Banyak yang penasaran pengganti&nbsp;Marsekal Hadi Tjahjanto yang dikabarkan akan purna tugas&nbsp;pada akhir tahun ini.
Ternyata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,&nbsp;syarat calon panglima TNI di antaranya menjabat kepala staf angkatan.
Tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa Presiden harus menggilir angkatan.
Soal kewenangan presiden ia punya hak istimewa atau hak prerogatif untuk memilih dan mengusulkan calon Panglima TNI.
Hal itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
Namun, isu&nbsp;proses pergantian Panglima TNI bergilir kembali mencuat. Beberapa kabar baru mengatakan bahwa calon Panglima TNI dijabat bergilir dari tiga angkatan: Angkatan Darat, Laut dan Udara.
Jika benar digilir, sebelumnya Jenderal TNI Gatot Nurmantyo merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sementara Marsekal Hadi Tjahjanto dulunya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Jika benar digilir, berarti nantinya&nbsp;calon Panglima TNI berasal dari angkatan laut.&nbsp;
Pembicaraan begini pernah hangat di tahun 2015. Saat itu Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah jika&nbsp;Presiden Joko Widodo&nbsp;dinilai mendobrak tradisi menggilir angkatan dalam memilih calon panglima TNI.
Menurut Kalla, pola penggiliran angkatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang. Tradisi itu juga tidak pasti dan tanpa dasar.
"Dulu tradisi itu sebenarnya juga tidak pasti, waktu zaman Pak SBY memang ada, tapi ada juga yang duoble gilirannya" kata Kalla&nbsp;Rabu 10 Juni 2015.
Pada kesempatan itu, Kalla mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang, syarat calon panglima TNI di antaranya menjabat kepala staf angkatan.
&nbsp;
Seperti dikutip dari laman resmi DPR, berikut aturan hukum pergantian Panglima TNI tersebut sepesifiknya tertuang dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI.
Pasal 13
(1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
(2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
(4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
(5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.
(8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, DewanPerwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
(9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.
(10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
&nbsp;

Terjawab Sudah, Pengganti Marsekal Hadi Ternyata dari Angkatan Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi