JAKARTA, REQnews - Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, memaparkan tahun ini lembaga antirasuah tersebut memiliki sejumlah program.
Antara lain yaitu program dukungan manajemen dengan anggaran Rp 773 miliar dan program pemberantasan korupsi yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 319 miliar.
Selain itu, Firli juga membeberkan bahwa ada enam satuan kerja yang menggunakan total anggaran belanja Rp 1.093.22 miliar itu, yakni Sekretaris Jenderal dengan Rp 729 miliar, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dengan Rp 72 miliar.
Lalu, Deputi Pencegahan dan Monitoring dengan Rp 63 miliar, Deputi Penindakan dan Eksekusi dengan Rp 56 miliar, Deputi Koordinasi dan Supervisi dengan Rp 41 miliar, dan Deputi Informasi dan Data dengan Rp 126 miliar.
Jumlah tersebut lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 1.093.22 miliar. Firli Bahuri pun meminta tambahan anggaran belanja sebesar Rp 403.03 miliar.
Melalui penjabarannya itu, Firli Bahuri mengusulkan anggaran belanja KPK untuk 2022 sebesar Rp 1.496,31 miliar. "Pagu pada 2022, kami ajukan sesuai yang kami terima berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional besarannya adalah Rp 1.093.22 miliar. Ini turun dari angka 2021 sebesar Rp 66,68 miliar," kata Firli, Kamis, 3 Juni 2021.
"Bahwa kebutuhan KPK tidak lepas dari program prioritas nasional karenanya total kebutuhan anggaran KPK Tahun 2022 mencapai Rp 1.496.31 miliar, pagu indikatif Rp 1.093.22 miliar. Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan, maka KPK membutuhkan 403.03 miliar sebagai anggaran tambahan," tandasnya.

Di Depan DPR, Firli Minta Duit Rp 403 Miliar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi