JAKARTA, REQNews - Dokumen informasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi Ketua KPK Firli Bahuri yang diadukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri akan dikembalikan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Dewan Pengawas KPK sebelumnya telah memutuskan bahwa Firli melanggar kode etik atas penggunaan helikopter pada September 2020. Dia dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis II yang berlaku selama enam bulan.
"Sudah ditangani Dewas KPK, nanti kami limpahkan saja ke sana," kata Kepala Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim ) Polri Komjen Agus Andrianto, Jumat 4 Juni 2021.
Agus tidak menjelaskan lebih lanjut alasan Bareskrim tak melanjutkan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Ia menyebut pihak kepolisian tak ingin ditarik-tarik dalam kisruh yang tengah terjadi di KPK.
"Mohon jangan tarik-tarik Polri. Energi kita fokus kepada membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19 berikut dampak penyertanya," katanya.
ICW sebelumnya melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi penyewaan helikopter untuk pribadi.
Peneliti ICW Wana Alamsyah pun menemukan ada perbedaan harga sewa helikopter antara apa yang dilaporkan Filri kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
"Kami mendapatkan informasi bahwa harga sewa terkait dengan penyewaan helikopter itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Firli Bahuri ketika sidang etik dengan Dewas (Dewan Pengawas KPK)," ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah di Bareskrim Polri, Kamis 3 Juni 2021.
Ia mengatakan bahwa dalam sidang etik tersebut Firli Bahuri menyampaikan bahwa harga sewa helikopter tersebut sebesar Rp 7 juta belum termasuk pajak.
"Jadi jika di total dalam jangka waktu empat jam penyewaan yang dilakukan oleh Firli Bahuri ada sekitar Rp 30,8 juta yang dia bayarkan kepada penyedia helikopter yang mana penyedianya adalah PT Air Pasific Utama," kata dia.
Tapi, kata Wana, kami mendapat informasi lain bahwa harga sewa per-jam sekitar US$ 2.750 atau setara Rp 39 juta. Jika ditotal Rp 172 juta yang harus dibayar. "Ketika kami selisihkan harga, ada Rp 141 juta yang diduga merupakan penerimaan gratifikasi atau diskon," katanya.

ICW Laporkan Firli, Kabareskrim: Jangan Tarik Polri Dikisruh KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi