JAKARTA, REQnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadwalkan pemanggilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait dengan polemik Tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, di Kantor Komnas HAM pada Selasa 8 Juni 2021. Namun, Firli tak memenuhi panggilan tersebut.&nbsp;
"Surat panggilan sudah kami layangkan, dan jadwalnya hari ini," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan pada Selasa 8 Juni 2021.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan pimpinan KPK, kata Ali, sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.
Ia menyebut bahwa pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Namun, pihaknya sudah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK
"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa 8 Juni 2021.
Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai tindakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta surat penjelasan saat dipanggil Komnas HAM terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dapat menjadi bumerang bagi proses pemberantasan korupsi.
Ia pun membandingkannya dengan pemeriksaan kasus korupsi. &ldquo;Nanti akan berbalik lho ini senjata makan tuan. Kalau nanti ada orang dipanggil, akan mengirim surat balasan, apa perkara korupsi dan minta dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi ini bisa jadi bumerang itu,&rdquo; kata Boyamin saat dihubungi wartawan pada Selasa 8 Juni 2021.
Menurutnya, sikap Pimpinan KPK itu arogan serta menghina sistem ketatanegaraan. Boyamin menilai jika itu akan menjadi contoh sikap yang tidak baik dalam proses penghormatan antar instansi pemerintah di Tanah Air.
&ldquo;Ini betul-betul bentuk arogansi dan penghinaan terhadap sistem ketatanegaraan kita dan KPK ini memberikan contoh yang buruk,&rdquo; kata dia.&nbsp;
Boyamin mengatakan bahwa seharusnya pimpinan KPK hadir ke Komnas HAM dan menjelaskan perkara yang terjadi terkait dengan polemik TWK. Apalagi, kata dia, proses pemanggilan Komnas HAM sudah menjadi proses yang tidak asing bagi para Pimpinan KPK.
&ldquo;Nanti kalau yang dilaporkan itu kan bisa memberikan klarifikasi secara detail dan bukti yang kuat kan tidak diteruskan perkaranya. Otomatis kan begitu,&rdquo; katanya.&nbsp;

Diundang Komnas HAM Gak Mau Datang, Maunya Apa Sih Pimpinan KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi