JAKARTA, REQnews - Pemerintah diminta transparan soal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengklaim telah memblokir 60 ribuan akun WhatsApp pasca aksi 22 Mei 2019 lalu.
Menurut pakar Telematika dari ICT Institute Heru Sutadi, akun yang ditutup paksa itu harus dipertanggungjawabkan, apalagi mengintip pembicaraan tidak semena-mena dibolehkan dalam hukum.
"Pemerintah harus menjelaskan mekanisme untuk penentuan akun yang ditutup," kata Heru, Kamis 6 Juni 2019, seperti dikutip dari&nbsp;Republika.
Menurut Heru, penutupan medsos lebih didorong agar kekerasan yang terjadi pada 22 Mei tidak tersebar secara tak terkendali, bukan karena mengandung unsur kekerasan atau jenis-jenis pelanggaran hukum lainnya.
Ia mengatakan, cara menutupi medsos yang dilakukan kemarin kalau tujuannya tidak menciptakan martir memang terpenuhi. Tapi, pemblokiran tidak bisa menutup orang mendapat dan mencari informasi. Sebab, pada saat pemblokiran masyarakat kemudian berupaya sendiri menggunakan VPN.
Bagi Heru, pemblokiran itu hanya menjadi jawaban sementara untuk mengatasi maraknya peredaran hoax, namun tidak efektif mencegah hoax dalam jangka panjang.
Sebelumnya,&nbsp;Kominfo mengklaim masih&nbsp;terus memantau konten-konten di media sosial menjelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan hasil pemilihan umum. Kendati begitu, belum ada konfirmasi mengenai pembatasan media sosial seperti bulan lalu.
"Kami monitor terus. Kami berharap tidak ada eskalasi di dunia maya," kata Menkominfo Rudiantara di Jakarta, Rabu 6 Juni 2019.
Pemerintah sempat memberlakukan pembatasan akses ke sejumlah media sosial setelah kericuhan 22 Mei lalu. Pembatasan akses media sosial berlaku untuk unggahan dan unduhan konten foto dan video di beberapa&nbsp;platform&nbsp;media sosial selama 22-25 Mei.

Pemerintah Diminta Transparan soal Pemblokiran Ribuan Akun WhatsApp

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi