JAKARTA, REQNews - Politisi PDI-Perjuangan Kapitra Ampera meminta Firli Bahuri dan pimpinan lainnya yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM perihal laporan 51 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN.
Menurut Kapitra Firli cs tidak perlu meladeni permintaan Komnas HAM karena bukan kewenangannya.
&ldquo;Terlalu jauh, Komas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua KPK. KPK harus abaikan panggilan karena bukan yuridiksinya," ucap Kapitra Ampera kepada wartawan di Jakarta, Rabu 9 Juni 2021.
Kapitra menyebutkan, berdasarkan UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, aneh menurutnya, Komnas HAM ikut campur dalam urusan TWK KPK.
&ldquo;Kewenangan Komnas HAM menurut UU No 26/2000 hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime again humanity dan genoside,&rdquo; pungkas Kapitra.
Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada hari ini, Selasa 8 Juni 2021. Namun, pimpinan KPK enggan memenuhi panggilan tersebut.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Ali menjelaskan, pihaknya hendak meminta penjelasan kepada Komnas HAM ihwal pelanggaran apa yang dilakukan pimpinan KPK.
&nbsp;

Politisi PDI Ini Meminta Firli Cs Tidak Perlu Meladeni Panggilan Komnas HAM

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi