JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut tak ikut campur terkait rencana pemerintah yang memasukan pasal penghinaan presiden dalam draf Rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP).
Ia mengatakan bahwa pasal tersebut disetujui pemerintah dan DPR ketika Mahfud belum menjadi Menko Polhukam. "Sebelum saya jadi Menko, RKUHP sudah disetujui oleh DPR tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR," kata Mahfud dalam cuitan Twitternya pada Rabu 9 Juni 2021.
<blockquote class="twitter-tweet">
Agak ngawur. Penghapusan Psl penghinaan kpd Presiden dilakukan jauh sblm sy masuk ke MK. Sy jd hakim MK April 2008. Sblm sy jd Menko RKUHP sdh disetujui oleh DPR tp September 2019 pengesahannya ditunda di DPR. Krn skrng di DPR, ya, coret sj Psl itu. Anda pny org dan Fraksi di DPR <a href="https://t.co/eHTPI8IXT8">https://t.co/eHTPI8IXT8</a>
&mdash; Mahfud MD (@mohmahfudmd) <a href="https://twitter.com/mohmahfudmd/status/1402572842420502529?ref_src=twsrc%5Etfw">June 9, 2021</a></blockquote>

<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Pernyataan Mahfud itu disampaikan merespons cuitan akun resmi Partai Demokrat, yang mengutip ucapan Anggota Komisi III DPR Benny K Harman. Ia menyinggung Mahfud yang berubah sikap terkait pasal penghinaan presiden.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR, Benny menyebut bahwa Mahfud adalah orang yang berperan bisa menghapus pasal saat menjadi hakim konstitusi pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun, Mahfud justru diam ketika pasal penghinaan presiden masuk draf RKUHP dan menuai kritik di tengah publik. "Hanya begitu beliau saat ini menjadi Menko Polhukam, saya mendengar sayup-sayup bahwa beliau juga mendukung pasal ini dihidupkan lagi," ujar Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR, Rabu 9 Juni 2021.
Mahfud pun membantah, ia mengklaim pasal penghinaan presiden kala itu dihapus dari KUHP sebelum dirinya pun menjadi hakim konstitusi. Ia pun menantang Benny selaku anggota DPR yang menjadi mitra pemerintah dalam membuat undang-undang untuk menghapus pasal tersebut jika tak setuju.
"Agak ngawur. Penghapusan pasal penghinaan kepada Presiden dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK. Saya jadi hakim MK April 2008 ... Karena sekarang di DPR, ya, coret saja pasal itu. Anda punya orang dan Fraksi di DPR," katanya.&nbsp;

Ada Kabar Mahfud MD Lepas Tangan Soal Pasal Penghinaan Presiden di RKHUP, Ini Penjelasannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi