Rizieq Shihab Sebut TWK Pegawai KPK Indikasi Bangkitnya Neo PKI dan Anti Agama

Kamis, 10 Juni 2021 – 15:28 WIB

Rizieq Shihab (Foto: Istimewa)

Rizieq Shihab (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyebut polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK dalam nota pembelaan atau pledoinya atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), dalam kasus swab test RS UMMI Bogor, Jawa Barat pada Kamis 10 Juni 2021.

Rizieq mengatakan bahwa TWK merupakan salah satu indikasi bangkitnya neo Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu, ia juga menyebut tes yang menyebabkan 75 pegawai KPK terancam dipecat tersebut justru menunjukkan sebagai langkah anti agama.

"Adanya TWK di KPK yang pertanyaannya beraroma anti agama, antara lain; apakah anda bersedia melepas jilbab demi bangsa dan negara? jika anda diminta memilih, anda pilih Al-Quran atau Pancasila?," kata Rizieq dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis 10 Juni 2021.

Ia pun heran, mengapa pemerintah menganggap enteng terkait kontoversi tersebut. Rizieq pun menyinggung TWK dengan Litus di zaman Orde Baru (Orba).

"Dengan entengnya di berbagai media massa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut bahwa TWK sama dengan Litsus di zaman Orba. Padahal Litsus di zaman Orba untuk memastikan bahwa Pegawai Negeri tidak terkontaminasi ideologi PKI yang anti Tuhan dan anti agama," katanya. 

Rizieq pun bertanya apakah TWK ini sengaja dibuat untuk balas dendam kepada para PKI. "Apakah TWK bentuk balas dendam Neo PKI terhadap umat Islam?," tanya dia. 

Diketahui, jaksa penuntut umum sebelumnya menyatakan Rizieq bersalah dalam kasus swab test di RS UMMI Bogor, Jawa Barat dan dituntut pidana enam tahun penjara.

"Menjatuhkan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Rizieq Shihab selama enam tahun penjara," ucap jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 3 Juni 2021.

Pentolan FPI itu disangkakan telah melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.