DPR Tanya Soal Rencana PPN Sembako, Sri Mulyani Santai Bilang Rakyat Banyak Nikmati Insentif Pajak

Jumat, 11 Juni 2021 – 06:02 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani

Menteri Keuangan, Sri Mulyani

JAKARTA, REQnews - Sejumlah anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan soal rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN pada bahan kebutuhan pokok atau sembako.

Menjawab hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru menyatakan saat ini rakyat telah banyak menikmati insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. "Padahal sekarang rakyat banyak menikmati seluruh belanja dan bantuan pemerintah dan insentif perpajakan," katanya, dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR, Kamis, 10 Juni 2021.

Meski demikian, dia juga meminta maaf kepada para anggota dewan yang diberondong pertanyaan oleh konstituennya. "Saya juga minta maaf pasti semua Komisi XI ditanya kenapa ada policy, seolah-olah sekarang PPN sudah naik, padahal enggak ada," ujarnya.

Berbagai insentif pajak yang diberikan adalah masyarakat yang tidak perlu membayar PPh 21, penundaan PPN atau direstitusi. Ada juga insentif pengurangan PPh 25 hingga diskon 50 persen untuk PPh masa. "Jadi sekarang kalau bisa, semua pengusaha bisa tumbuh lagi."

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyayangkan bahwa isu yang berkembang di masyarakat justru terkait PPN sembako. Padahal, perkara itu belum dibahas bersama DPR.

"Jadi unfortunately kok yang keluar yang seperti itu. Karena kami berharap ada suatu forum bersama membicarakan APBN seperti ini, keuangan negara seperti ini, situasi karena Covid-19 seperti ini, ke depan akan seperti apa," kata Sri Mulyani.

Soal pajak pertambahan nilai akan termuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut dia, sampai saat ini rencana RUU KUP itu belum dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.

Sehingga, dari sisi etika politik, Sri Mulyani merasa belum bisa menjelaskan kepada publik sebelum dibahas dengan DPR. "Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui Surat Presiden dan oleh karena itu situasinya menjadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan ke DPR juga," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan situasi itu membuat pemerintah dalam posisi tidak bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur perpajakan yang direncanakan. Lantaran belum dijelaskan secara keseluruhan, ia mengatakan informasi yang keluar pun hanya sepotong-sepotong. "Yang kemudian di-blow up seolah olah menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini."

Sebelumnya, anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Andreas Eddy Susetyo meminta Sri Mulyani mengklarifikasi rencana pemerintah mengenakan PPN pada sembako. Pasalnya, ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari konstituennya mengenai rencana kebijakan pemerintah tersebut.

Untuk itu, Andreas meminta pemerintah mengklarifikasi mengenai rencana tersebut. Ia pun mengingatkan bahwa rencana perpajakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memerlukan komunikasi publik yang baik.

"Saya menangkap denyutnya ini konotasinya sudah banyak negatifnya, ini yang perlu klarifikasinya, untuk saya sampaikan. Saya akan turun ke dapil untuk menenangkan mereka" ujar Andreas ke Sri Mulyani. "Bahwa dalam situasi seperti ini kok pemerintah melakukan hal yang tidak justru memberikan kenyamanan bagi mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi."