Pak Jokowi, Kasihan Orang Miskin Masa Dikenai Pajak Sekolah!

Jumat, 11 Juni 2021 – 10:15 WIB

Menurut para ekonom PPN yang dikenakan kepada sekolah akan membuat masyarakat miskin akan semakin kesulitan menjangkau pendidikan (Foto: Istimewa)

Menurut para ekonom PPN yang dikenakan kepada sekolah akan membuat masyarakat miskin akan semakin kesulitan menjangkau pendidikan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Institusi pendidikan alias sekolah akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rencana tersebut menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Bahkan banyak yang menyayangkan dan kasihan dengan nasib orang-orang miskin. 

Sejumlah ekonom menilai wacana PPN sekolah justru bertentangan dengan arah pembangunan Presiden Jokowi di periode kedua yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

 
Menurutu Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pengenaan PPN niscaya akan mengerek biaya pendidikan dan membuat masyarakat miskin makin kesulitan mengakses ilmu pengetahuan.

Apalagi, jika pemberlakuan PPN di bidang jasa tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan sekolah di berbagai jenis dan tingkatan: mulai dari pendidikan umum, kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, hingga pendidikan di luar sekolah.

"Akibatnya biaya pendidikan semakin sulit dijangkau masyarakat kelas bawah yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan gratis pemerintah," katanya, Jumat 11 Juni 2021.

Kata Bhima, jika kebijakan ini dilanjutkan angka putus sekolah juga berpotensi semakin meningkat. Sebab, tanpa PPN pun biaya pendidikan sudah cukup mahal.

Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 menyebut bahwa pendidikan berkontribusi 1,96 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan 1,25 persen dari garis kemiskinan di pedesaan.


"Yang terjadi adalah masyarakat akan mengurangi belanja pendidikan. Artinya yang habis sekolah ada les tambahan, karena kena PPN jadi batal les-nya. Bagaimana keluarga miskin keluar dari rantai kemiskinan kalau begini caranya," ucapnya.

 

Bima mendorong pemerintah menyetop pembahasan pengenaan PPN sekolah dan kembali memberikan insentif besar-besaran terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia.

"Di banyak negara saja PPN pendidikan itu dikecualikan, kok di Indonesia mau dimasukkan. Dasarnya apa saya juga kurang paham kalau hanya sekadar kejar-kejaran soal penerimaan pajak jangka pendek. Pemerintah sepertinya tidak paham filosofi pembuatan aturan PPN kenapa pendidikan harus dikecualikan," katanya.

Kata Bhima pemerintah harusnya sadar bahwa pendidikan Indonesia saat ini masih terlalu rendah untuk membangun manusia yang unggul. Ini tercermin dari skor PISA Indonesia yang masih berada di urutan 72 dari 79 negara.

PISA atau Program for International Student Assessment merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan yang terdiri dari kemampuan membaca, sains, dan matematika siswa di berbagai negara di seluruh dunia.

Pada 2018 lalu, laporan Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-6 terbawah (dari 79 negara) dalam kemampuan membaca, peringkat ke-7 terendah dalam kemahiran matematika dan ke-9 terbawah dalam pengetahuan sains.


"Salah satu masalah utama pendidikan karena akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang belum merata. Akibatnya, kinerja SDM kita di bawah rata-rata dunia. Ditambah beban PPN, ya makin sulit lagi bagi anak-anak sekolah mengejar negara lain," kata Bhima.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics and Finance (CORE) Indonesia Rendy Yusuf Manilet merespons argumen Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo yang menyebut pengenaan PPN atas jasa pendidikan justru bertujuan untuk mencapai keadilan.


Menurutnya, hal tersebut mustahil tercapai jika masalah ketimpangan pendidikan akibat belum meratanya akses dan infrastruktur penyelenggaraan sekolah di berbagai wilayah belum terselesaikan.

Sebab, bagaimana mungkin keadilan dapat tercapai jika warga di daerah yang fasilitas pendidikan kurang memadai dikenakan pajak yang besarannya sama dengan warga kota-kota besar yang menikmati fasilitas lebih lengkap.

"Kalau argumennya untuk keadilan, saya kira pendidikan ini kan memang menjadi basic needs dan harusnya cuma-cuma disediakan pemerintah. Mandat Undang-Undang Dasar (UUD) juga, kan, makanya anggaran pendidikan dikunci 20 persen di dalam belanja APBN," katanya.

Lagipula, menurut Rendy, jumlah PPN yang ditarik dari jasa pendidikan juga tak akan signifikan meningkatkan kecilnya kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).