JAKARTA, REQnews - Rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan mendasar masyarakat banjir kritikan dan hujatan.
Pasalnya, di tengah kondisi pandemi yang serba sulit seperti saat ini, pemerintah dianggap sangat kejam karena tega merencanakan penerapan pajak di sektor kebutuhan pokok (sembako), pendidikan dan kesehatan.
Bukan hanya masyarakat yang protes dan keberatan, sejumlah anggota dewan pun menyatakan keberatannya soal rencana pemerintah tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan, polemik kenaikan pajak memang wajar karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19.
"Timingnya tidak tepat. Sekarang masih pandemi, ekonomi belum pulih, pengangguran naik, kemiskinan naik," ujarnya kepada wartawan, Sabtu, 12 Juni 2021.
Pemerintah, sambungnya, harus paham bahwa setiap rupiah dari kenaikan pajak harus dipertimbangkan karena akan berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dia pun menyarankan agar kebijakan tersebut bisa ditunda sampai kondisi ekonomi masyarakat pulih. "Jadi ditangguhkan saja dulu. Bersama-sama kita tunggu ekonomi pulih, kesehatan pulih, dan semua normal. Baru dipikirkan lagi untuk dinaikkan," ujar Didi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan menarik pajak terhadap sektor pendidikan yang direncanakan pemerintah saat ini sangat tidak tepat karena pasti menambah beban ekonomi bagi orang tua siswa.
"Jadi kayaknya (pengenaan pajak terhadap sektor pendidikan) tidak pas. Dunia pendidikan pasti akan meningkatkan barangkali pungutan bagi orang tua murid yang saat ini mereka juga kesulitan," katanya kepada wartawan, Jumat, 11 Juni 2021.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, akan menyampaikan keberatan itu kepada Mendikbudristek, Nadiem Makarim. "Kami akan menyampaikan keberatan kita melalui raker (rapat kerja) hari Senin atau Selasa dengan Mendikbud. Mudah-mudahan beliau bisa menyuarakan dan satu ide dengan kita (menolak sektor pendidikan dikenakan PPN)," tandasnya.

DPR Teriak Minta Pemerintah Tunda PPN Sembako dan Pendidikan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi