JAKARTA, REQnews - Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menegaskan, dalam situasi sulit seperti saat ini pemerintah seharusnya memastikan biaya pendidikan terjangkau oleh semua kalangan. Selain itu, pemerintah seharusnya juga bisa menjamin ketersediaan Sembako dengan harga merakyat bisa tetap dinikmati oleh masyarakat

Menurut Andi, banyak pilihan yang seharusnya diambil pemerintah jika memang ingin melakukan stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya dengan membersihkan mafia pajak dan mengejar para pengemplang pajak. "Atau juga bisa dengan maksimalisasi penerimaan negara dalam pengelolaan SDA, dan peningkatan PPN Barang mewah," ujar Andi, Sabtu, 12 Juni 2021.

"Bukannya justru membebani rakyat dengan rencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pendidikan dan sembilan bahan pokok (Sembako)," tambahnya. Ditegaskan Andi, sektor pendidikan dan Sembako adalah kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Sehingga, rencana kebijakan tersebut menurut Andi mengindikasikan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tengah menjalankan kebijakan tidak pro rakyat.

Untuk stabilitas APBN, Doktor Politik Universitas Padjajaran itu juga menyarankan agar pemerintah melakukan efisiensi belanja APBN. Termasuk mencegah terjadinya rasuah. "Efisiensi belanja APBN, khusunya belanja birokrasi dan minimalisir praktik korupsi yang melibatkan aparatur negara," pungkas Andi.

Wacana pengenaan pajak akan dikenakan pada sektor pendidikan dan Sembako terungkap dalam draf revisi UU ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang bocor. Tak tanggung-tanggung dalam draf tersebut pajak Sembako ditingkatkan menjadi 12 persen. Wacana pemerintah itu pun mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan.