JAKARTA, REQnews -&nbsp;DPR RI menolak keras rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap jasa pendidikan dan sekolah.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pendidikan adalah hak asasi manusia dan merupakan bagian penting dari tujuan penyelenggaraan negara.
"Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin di konstitusi kita. Jika jasa pendidikan dikenakan pajak, hal ini akan bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial," kata Hetifah, Sabtu 12 Juni 2021.
Ia menjelaskan, kondisi pendidikan di Indonesia ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Tanpa dipungut pajak saja, banyak sekolah yang sulit menyelenggarakan kegiatan operasionalnya.
Apalagi, dana BOS di sekolah-sekolah masih belum mencukupi kegiatan belajar-mengajar yang berkualitas. Bila ditambah dengan PPN, maka kondisi akan semakin parah.
"Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutanpun dibebankan pada orangtua siswa," ujarnya.
Di sisi lain, Hetifah paham negara tengah membutuhkan banyak dana untuk pemulihan dan pembangunan setelah terimbas pandemi Covid-19. Namun, itu bukanlah sebuah alasan untuk menarik pajak di sektor pendidikan.
"Pajak merupakan sarana dari redistribution of wealth. Untuk terciptanya pemerataan, justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah, bukan sebaliknya pemerintah mengambil dari sektor pendidikan," kata Hetifah.
Hetifah menganggap, sumber pendanaan bisa digali dari sektor-sektor lainnya, misalnya dengan menerapkan pajak progresif. Dia menyebut, pemungutan PPN di sektor pendidikan bertentangan dengan visi misi pemerintahan saat ini.
"Visi dan misi pemerintahan saat ini salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui reformasi Pendidikan yang dapat terjangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Jika PPN pendidikan ini diterapkan, maka akan sangat kontradiktif dan menghambat tercapainya visi misi tersebut. Harus kita kawal agar jangan sampai terjadi," ujarnya.

DPR Saja Tak Sepakat Pendidikan Kena Pajak, Jokowi Jangan Nekat Deh!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi