Bamsoet Minta Pemerintah Batalkan Rencana PPN Sembako-Pendidikan

Minggu, 13 Juni 2021 – 21:02 WIB

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah untuk membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan.

Kepada Kementerian Keuangan, Bamsoet menyebut kebijakan yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila. Yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurutnya, dengan kenaikan sektor sembako-pendidikan juga sangat berkaitan dengan naik turunnya inflasi. "Pengenaan pajak PPN, otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikkan inflasi Indonesia," ujar Bamsoet melalui keterangannya di Jakarta, Minggu 13 Juni 2021.

Ia pun memberikan contoh bahwa rata-rata per-tahunnya, dari kondisi harga beras saja bisa menyumbang inflasi mencapai 0,13 persen sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila sembako, terutama beras akan dikenakan PPN.

Bamsoet menyebut bahwa saat ini masih rendahnya kualitas pendidikan di berbagai institusi pendidikan negeri. Untuk itu, ia meminta pemerintah seharusnya berterima kasih kepada NU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan institusi pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

"Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka. Namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan sensitivitas terhadap kondisi rakyat," ujar ketua MPR itu. 

Ia menilai bahwa Kementerian Keuangan seharusnya memiliki banyak cara dalam menaikkan pendapatan negara tanpa harus memberatkan rakyat terutama memaksimalkan dari potensi yang ada. Menurutnya, karena hingga akhir April 2021 penerimaan pajak baru mencapai Rp374,9 triliun atau sekitar 30,94 persen dari target total yang mencapai Rp1.229,6 triliun.

"Artinya, masih banyak peluang yang bisa digarap, dengan memaksimalkan potensi pajak yang sudah ada. Sebelum memberatkan rakyat, Kementerian Keuangan harus terlebih dahulu menertibkan jajarannya agar bisa mengejar para pengemplang pajak yang potensinya mencapai ratusan triliun per tahun," kata dia.