JAKARTA, REQnews -&nbsp;Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Jenderal Polisi ini yang disebut-sebut tak memiliki&nbsp;wawasan kebangsaan.&nbsp;
Jenderal yang dimaksud Asfin ternyata adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Sebab kata Asfinawati, Firli menggunakan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menyingkirkan 75 pegawai yang tidak lolos tes.
&ldquo;Yang tidak berwawasan kebangsaan adalah Firli Bahuri karena dia melanggar hukum dan dia melanggar undang-undang dasar pada akhirnya,&rdquo; kata Asfinawati dalam konferensi pers, Minggu&nbsp;13 Juni 2021.
Asfinawati menegaskan, TWK terhadap pegawai KPK sebagai syarat alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak dimuat dalam Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP).
Menurutnya,&nbsp;Firli telah melakukan tindakan malaadministrasi.
&ldquo;Kalau ada pejabat publik melakukan suatu hal yang tidak bersumber dari undang-undang, kalau dalam bahasa Ombudsman, dia melakukan administrasi menggunakan wewenang di luar kewenangan yang diberikan,&rdquo;&nbsp;kata dia.
Firli disebut-sebut tidak hanya melakukan tindakan malaadministrasi, tetapi Asfin juga menilai tindakan Firli terkait TWK pegawai KPK juga dapat dikatakan melanggar kebebasan berpikir dan berpendapat.
Ia juga menilai Firli melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menyatakan seharusnya tidak ada pegawai KPK yang dirugikan dalam proses alih status menjadi ASN.
&ldquo;Jadi sebetulnya tindakan Firli Bahuri dan kawan-kawan itu dalam dalam bahasa Ombudsman malaadiministrasi,&rdquo;&nbsp;kata Asfinawati.
&ldquo;Di dalam bahasa hak asasi manusia, melanggar tadi kebebasan berpikir berpendapat dan lain-lain, dan di dalam bahasa konstitusi dia melanggar penafsir konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi,&rdquo;&nbsp;ucapnya.
Seperti diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK.&nbsp;Dari total tersebut ada 24 pegawai KPK yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pembinaan, meski masih memiliki potensi gagal diangkat menjadi ASN. Sementara itu, 51 pegawai lainnya akan diberhentikan karena dinilai&nbsp;mereka sudah tak lagi dapat dibina.
&nbsp;
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 176px; top: 25.3333px;">&nbsp;</div>

Pesan YLBHI, Jenderal Polisi di KPK Ini Tak Berwawasan Kebangsaan, Siapa Dia?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi