Pak Jaksa Agung, Pejabat Bea Cukai Inisial FM Diduga Impor Emas Rp 47 Triliun Nih

Senin, 14 Juni 2021 – 19:54 WIB

Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan RI (Foto: Hastina/REQnews)

Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan RI (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menyebut ada petinggi Bea dan Cukai di Bandara Soekarno Hatta, diduga melakukan impor emas tak sesuai aturan sehingga tak dikenakan pajak. 

"Ini ada masalah penggelapan, ini ada masalah ada maling terang-terangan. Saya ingin sampaikan, coba diperiksa Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta, namanya inisial FM. Apa yang dilakukan, Pak?" kata Arteria dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin 14 Juni 2021.

Ia mengatakan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan proses impor emas senilai Rp47,1 triliun. Arteria menyabut ada dugaan manipulatif dan tak sesuai dengan aturan dalam impor tersebut, sehingga tak dikenakan pajak. 

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut emas yang diimpor dari Singapura awalnya masih setengah jadi dan berlabel. Tetapi, saat sampai di Bandara Soetta, emas itu diubah label menjadi produk emas bongkahan.

Menurutnya, data emas yang teregister juga diduga diubah. "Singkatnya ini emas biasa, semua emas diimpor dari Singapura, ada perbedaan laporan ekspor dari negara Singapura ke petugas Bea Cukai, waktu masuk dari Singapura barangnya sudah benar, Pak, HS-nya 71081300 artinya kode emas setengah jadi," kata dia. 

Ia pun menyebut, karena tindakan tersebut potensi kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun. "Ini bukan uang kecil di saat kita lagi susah, Pak," katanya. 

Arteria mengatakan ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus impor tersebut, seperti PT Jardin Trako yang telah melakukannya pada April 2020 lalu. Menurutnya, perusahaan tersebut diduga telah melakukan modus serupa dengan pejabat Bea dan Cukai yang ia sebutkan. 

"Batangan emas yang sudah bermerk, yang sudah bernomor seri yang dikemas rapih bersegel dan bercetak berat dan kandungan emasnya. Seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan emas," ujarnya. 

Anggota Komisi III itu pun meminta kepada Kejaksaan Agung agar memeriksa Direksi hingga Vice President di PT Aneka Tambang (Antam). Karena, ia menduga ada keterlibatan petinggi Antam dalam kejahatan yang dibeberkannya.

Selama ini, kata dia, Antam juga turut ikut campur dalam perdebatan Bea dan Cukai mengenai proses importasi emas. "Sehingga bea masuknya bisa 0 persen, padahal sudah layak jual, Pak. Ini orang maling kasat mata," katanya. 

Karena, menurutnya dalam proses impor tersebut seharusnya dikenakan biaya impor hingga lima persen, serta pajak penghasilan impor sebesar 2,5 persen. Artera kemudian menyerahkan dokumen yang dikumpulkannya kepada Jaksa Agung mengenai dugaan kasus importasi emas itu.