Jaksa Sebut Pleidoi HRS Soal Kesepakatan dengan Tiga Tokoh Penting saat di Saudi Tak Berdasar

Selasa, 15 Juni 2021 – 02:22 WIB

Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab

JAKARTA, REQnews - Pada sidang pleidoi Kamis lalu, 10 Juni 2021, Habib Rizieq Shihab (HRS) mengungkap pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh penting di Arab Saudi dan membuat kesepakatan.

Sejumlah tokoh yang dimaksud HRS adalah, eks Kapolri Jenderal (purn) Tito Karnavian dan eks Menkopolhukam Wiranto. Lalu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan membuat kesepakatan agar seluruh proses hukum pidana yang menjeratnya dihentikan saat tiba di Indonesia.

Namun, pleidoi HRS tersebut disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berdasar. Alasannya, klaim HRS tersebut tidak terkait dengan perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait hasil swab test di RS UMMI Bogor, yang hingga kini masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

"Cerita terdakwa seakan-akan mencari panggung untuk menyalahkan pihak lain dan membenarkan secara sepihak yang dilakukan oleh terdakwa," kata JPU dalam sidang di PN Jakarta Timur, Senin 14 Juni 2021.

Menurut jaksa, pleidoi seharusnya berisikan bantahan atas tuntutan enam tahun penjara yang mereka ajukan kepada Majelis Hakim PN Jakarta Timur sudah berdasarkan fakta persidangan. Bukan keluh kesah dan cerita-cerita yang tidak terkait kronologis serta fakta persidangan perkara dugaan tindak pidana swab test RS UMMI Bogor sebagaimana isi pleidoi Rizieq.

"Dengan menyebut beberapa nama ada Budi Gunawan, eks Menko Polhukam RI Wiranto, Kiai Maruf Amin yang kini jadi Wapres RI atau Jendral Tito Karnavian, pasukan khusus TNI yang semua nggak ada hubungannya dengan fakta-fakta persidangan dengan perkara a quo," jelasnya.

Selain kesepakatan menghentikan semua perkara yang menjeratnya, pada sidang pleidoi Kamis lalu, 10 Juni 2021, HRS menyebut saat bertemu para tokoh tersebut juga menyepakati menghentikan kebangkitan PKI dan menghentikan penjualan aset negara ke negara asing. Namun dalam pleidoinya, HRS menyebut kesepakatan kandas karena ada operasi intelijen hitam.

"Kesepakatan yang sudah sangat bagus dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu, akhirnya semua kandas akibat adanya operasi intelejen hitam berskala besar yang berhasil mempengaruhi Pemerintah Saudi, sehingga saya dicekal dan tidak bisa pulang ke Indonesia," ujar HRS, dalam sidang pekan lalu.