JAKARTA, REQnews - Polemik terkait UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita perhatian Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof Azyumardi Azra.
Ia meminta, Presiden Joko Widodo segera mencabut UU KPK tersebut, dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU atau perppu agar kegaduhan segera berakhir.
"Ini kalau mau positif legacy (warisan positif) yang akan ditinggalkan beliau dalam waktu 2,5 tahun atau sekitar itulah," kata Azyumardi di Jakarta, Senin 14 Juni 2021.
Menurutnya, saat ini dengan UU tersebut, apa yang menjadi keributan di tubuh KPK telah menjadi sebuah warisan negatif yang akan ditinggalkan Jokowi seusai tak menjabat presiden nantinya.
Dalam pandangannya, di antara warisan negatif tersebut, tak hanya polemik KPK saja, namun ada kemunduran demokrasi dan pengungkapan kasus HAM yang urung tuntas.
"Saya tidak tau dan waktu yang tersisa ini apakah presiden bisa memulihkan negatif&nbsp;legacy&nbsp;menjadi positif&nbsp;legacy," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, dengan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang masih tersisa beberapa tahun lagi, katanya, para guru besar berharap kepala negara bisa memulihkan kembali&nbsp;KPK&nbsp;dengan cara menerbitkan perppu untuk menganulir&nbsp;UU Nomor 19 Tahun 2019&nbsp;tersebut.
Azyumardi berpendapat, pada&nbsp;dasarnya para guru besar di Indonesia memiliki niat dan tujuan yang sama supaya lembaga antirasuah tersebut kuat dan kembali dipulihkan guna memberantas praktik korupsi.
Namun, kata dia, saat 1.271 pegawai KPK yang telah memenuhi syarat dalam&nbsp;tes wawasan kebangsaan&nbsp;dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) oleh Ketua KPK Firli Bahuri, tidak ada tindakan dan teguran oleh presiden.
"Tapi, di publik tidak sepotong kata pun keluar dari presiden. Hal itu berbeda ketika presiden menghubungi atau memerintahkan Kapolri untuk memberantas premanisme di daerah Jakarta Utara dimana langsung ada tindakan," kata Azyumardi.

Jokowi Dengar Nih! Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Minta UU KPK Dicopot!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi