JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pemerintah sudah memutuskan mengenakan&nbsp;Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa kategori barang sembako.&nbsp;
 Sembako yang akan dikenakan PPN, adalah produk yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Hanya dikonsumsi oleh segelintir orang mampu karena impor dan harganya mahal.
 Sedangkan beras hasil petani Indonesia yang diserap oleh Bulog seperti produksi Cianjur, rojolele, pandan wangi, dan sebagainya, merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional. Sehingga, kata Sri Mulyani Indrawati,&nbsp;tidak dipungut PPN.
"Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yangharganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak,"&nbsp;katanya, Selasa 15 Juni 2021.
Menurut Menteri Keuangan tersebut, selama ini barang sembako masuk dalam kategori barang yang tidak kena pajak. Ini membuat barang-barang sembako yang premium ikut tidak kena pajak.
Oleh karenanya disusun aturan pajak PPN untuk produk sembako impor atau premium tersebut. Ini adalah contoh gotong royong dalam perpajakan, dimana yang mampu membantu yang membutuhkan melalui PPN.
"Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan,"&nbsp;katanya.
Namun ia menekankan, aturan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat dan akan menunggu kondisi ekonomi pulih. Pemulihan ekonomi inilah yang menjadi fokus saat ini.

Bunda Wajib Tahu, Nih Jenis Beras yang Bakal Kena Pajak, Nominalnya Ngagetin

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi