Rencana Pajak Sembako Tanda Pemerintah Frustasi?

Rabu, 16 Juni 2021 – 19:03 WIB

Dokumen istimewa

Dokumen istimewa

JAKARTA, REQnews - Rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan kebutuhan pokok (sembako) hingga kini terus menuai polemik. Hampir semua kalangan masyarakat menolak rencana pemerintah tersebut.

Bahkan, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bertanya-tanya apakah rencana itu merupakan bagian dari cara pemerintah serius mencari solusi masalah ekonomi, atau malah tanda sedang frustasi.

Menurutnya, memang pada kenyataannya Indonesia saat ini tengah menghadapi defisit keuangan di masa pandemi Covid-19. Meski demikian, perlu juga dipertanyakan mengapa kemudian ada wacana pengenaan PPN pada sembako.

"Kita menyadari emang betul negara sedang kesulitan, kita juga dalam tekanan. Kita pertanyakan pemerintah ini lagi frustasi atau (mencari) solusi?" ujarnya disela diskusi bertema "Perluasan Basis Pajak Di era Pandemi: Solusi Atau Frustasi?" di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021.

Dia berharap, ada penjelasan detail dari pemerintah terkait rencana tersebut. Pasalnya, beredarnya draf dan kabar PPN sembako telah menimbulkan kegaduhan publik.

"Apa sih poin-poin yang menjadi diskursus itu terkait pajak sembako kemudian juga pajak pendidikan. Toh ini kan masih simpang siur, makanya berita kaya pengecualian dan segala macam itu segera disampaikan kepada publik," desaknya.

Pasalnya, sambung anggota Komisi III DPR RI ini, jika tidak segera dijelaskan. Diskursus PPN sembako bukan hanya mengganggu ketenangan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas politik.

"Jangan sampai terus menjadi diskursus bahkan menjadi kegaduhan yang tidak ada hentinya, bahkan bisa mengganggu stabilitas politik," tandasnya.