JAKARTA, REQnews - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, memastikan bahwa biaya melahirkan dan layanan kesehatan dasar lainnya tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Jadi kami klarifikasi polanya sama (PPN sembako). Ini sama. Jasa kesehatan pun mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut terutama untuk layanan kesehatan dasar yang dinikmati, disediakan untuk warga masyarakat baik di RS negeri, RS swasta, BPJS, non BPJS," ujarnya, Rabu, 16 Juni 2021.
Dijelaskan Yustinus, yang nantinya dikenakan pajak adalah biaya kesehatan yang sifatnya estetik seperti perawatan kecantikan. Sedangkan jasa kesehatan dasar yang sifatnya terapotik tidak akan dipungut PPN-nya. "Jadi tidak perlu khawatir, biaya melahirkan, dimanapun itu tidak dikenai pajak karena itu termasuk kebutuhan dasar," katanya.
Hal tersebut dia sampaikan mengenai isu biaya melahirkan dikenakan PPN. Hal ini tertuang dalam RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 4A RUU ini, pemerintah diketahui menghapus beberapa jenis jasa yang saat ini masuk dalam kelompok objek tidak kena pajak. Jasa-jasa yang dihapus dan akan dikenai PPN salah satunya adalah jasa pelayanan kesehatan medis.
Menurutnya, sama dengan pengenaan PPN untuk barang sembako, dimana yang dikenai pajak adalah bersifat premium dan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Seperti beras impor shirataki dan bamasti hingga daging wagyu. Oleh karenanya, ia kembali memastikan bahwa biaya melahirkan dan layanan kesehatan dasar lainnya tidak akan dikenakan PPN. Bahkan pemerintah justru mendukung melalui perluasan penerima bantuan BPJS Kesehatan.

Perawatan Kecantikan Bakal Kena Pajak, Tampil Glowing jadi Makin Mahal Say!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi