Anak Adelin Lis Minta Ayahnya Dipenjara di Tanjung Gusta

Kamis, 17 Juni 2021 – 11:01 WIB

Buronan Kejagung atas kasus korupsi dan pembalakan liar, Adelin Lis

Buronan Kejagung atas kasus korupsi dan pembalakan liar, Adelin Lis

JAKARTA, REQnews - Adelin Lis, buronan kasus korupsi dan pembalakan liar akhirnya berhasil ditangkap. Tapi bukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), melainkan ditangkap oleh otoritas keamanan Singapura.

Buronan Kejagung lebih dari 10 tahun itu ditangkap imigrasi Singapura karena kasus pemalsuan paspor atas nama Hendro Leonardi dan denda US$14 ribu serta dideportasi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin pun meminta agar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura segera memulangkan Adelin Lis. "Jaksa Agung RI ST Burhanudin meminta untuk memulangkan buronan Adelin Lis dari Singapura ke Jakarta," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Juni 2021.

Menurutnya, Adelin harus dibawa ke Jakarta lantaran anaknya yakni Kendrik Ali meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk diberikan surat perjalanan agar bisa kembali ke Medan dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan.

Adelin Lis terlibat kasus pembalakan liar dan dijatuhi hukuman 10 tahun serta bayar denda lebih Rp 110 miliar oleh Mahkamah Agung pada 2008. Namun, dia melarikan diri dan kemudian memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi.

Dalam pelariannya pada tahun 2018, dia tertangkap imigrasi Singapura karena sistem data di Imigrasi Singapura menemukan data yang sama untuk dua nama yang berbeda. Setelah dipastikan, ternyata dua orang tersebut sama.

"Adelin Lis memberikan keterangan palsu karena tidak pernah dikeluarkan surat terkait dengan sosok Hendro Leonardi," lanjut Eben dalam keterangannya.

Di persidangan Adelin Lis mengaku bersalah. Atas dasar itu Pengadilan Singapura pada 9 Juni 2021 menjatuhi hukuman denda S$ 14.000 yang dibayarkan dua kali dalam periode satu minggu, mengembalikan paspor atas nama Hendro Leonardi kepada Pemerintah Indonesia, dan mendeportasi kembali ke Indonesia.