JAKARTA, REQNews - Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai ada indikasi kuat yang tak terbantahkan, bahwa Ketua dan Pimpinan KPK melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia atas 75 orang Insan KPK melalui&nbsp; tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pelanggaran tersebut berupa, the right to work, the right to participate , the right to non-discrimination &amp; systematic discrimination, the right to freedom of opinion and expression, dan&nbsp; the right to Development.
Kesimpulan&nbsp; atas pelanggaran tersebut didapatkan dari fakta bahwa TWK dibuat secara &ldquo;khusus&rdquo; memuat sifat yang &ldquo;khas&rdquo; namun potensial dilakukan secara &ldquo;abuse of power&rdquo; dan &ldquo;against the human rights&rdquo; yang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu antara lain, pengalihan status Insan KPK menjadi ASN adalah mandat UU dikonversi menjadi proses rekruitmen dan sangat merugikan Insan KPK, bentuk hukum peraturan pelaksananya tidak sepenuhnya berpijak dan berbasis pada UU dan PP tentang KPK. TWK secara sengaja &ldquo;diselendupkan&rdquo; dan punya tendensi penyalahgunaan.
Selain itu, pelaksanaan TWK tidak berpijak pada asas-asas yang ada di UU KPK, nilai-nilai governance yang bersifat universal dan prinsip HAM. TWK juga &nbsp;tidak dapat dilepaskan tindakan lain yang ditujukan untuk &ldquo;pelemahan&rdquo;. Oleh karena itu, TWK diinstrumentasi menjadi alat untuk menyingkirikan Insan terbaik KPK serta prosesnya tidak berpijak pada akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu indikasinya, Bambang mengatakan KPK dan seluruh pihak yang terlibat di dalam TWK secara sengaja, baik langsung maupun tidak langsung menolak memberikan hasil dan dokumen TWK agar dapat dikaji, apakah telah memenuhi prinsip dan asas sesuai UU dan PP tentang KPK.
Menurut Bambang, ada juga fakta lain yang tak terbantahkan, yaitu terjadi pelanggaran atas asas-asas di dalam UU KPK karena TWK telah melanggar asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kepentingan umum; dan e. proporsionalitas;
Pimpinan KPK juga telah melanggar Pasal 15 huruf d tentang &ldquo;menegakkan sumpah jabatan&rdquo; juncto Pasal 35 ayat (2) UU KPK karena tidak setia untuk mempertahankan serta mengamalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, khususnya UU dan PP tentang KPK. Tidak menjalankan tugas dan wewenangnya secara &nbsp;obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, mau dipengaruhi oleh campur tangan sehingga tidak teguh melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanatkan Undang-undang sehingga menyebabkan terjadinya obstruction of justice dalam dokumen, proses pelaksanaan dan hasil TWK.
Fakta liannya, Ketua &amp; Pimpinan KPK serta pelaksanaan TWK tidak menjamin adanya orang-orang khusus yang diberikan kemandirian agar fungsi KPK dilaksanakan secara efektif dan tidak dapat dipengaruhi sesuai Pasal 19 dan Pasal 36 UNCAC. Ada absolutisme diskriminasi, TWK yang hanya beberapa jam saja telah mendelegitimasi kinerja 75 Insan KPK yang telah menunjukan komitmen, integritas dan profesionalitasnya selama belasan tahun. &nbsp;Selembar kertas yang dinyatakan sebagai hasil TWK yang didapatkan dari dokumen, proses dan metodologi yang tidak dapat dipertanggugjawabkan tidak dapat disandingkan dan digunakan untuk mengukur kerja beyond the limits dari 75 orang Insan KPK.
Ada banyak kajian dan pendapat yang menegaskan korupsi menjadi kejahatan yang menegasikan pemenuhan HAM dan juga penyebab utamanya terjadi pelanggaran HAM. Itu sebabnya ada relasi antara korupsi dan HAM sehingga &ldquo;penyerangan&rdquo; pada insan maupun penegak hukum yang menjalankan tugas pokoknya melakukan pemberantasan korupsi mempunyai kaitan dan dampak langsung pada penegakan HAM. Tindakan itu sendiri dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran berat HAM.
&nbsp;
&nbsp;

Ketua KPK Melakukan Pelanggaran Berat HAM?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi