Desak Jokowi Batalkan Pemberhentian Pegawai KPK, Putri Gus Dur: Gejala Regresi Demokrasi

Senin, 21 Juni 2021 – 10:31 WIB

Anita Wahid (Foto:Istimewa)

Anita Wahid (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Public Virtue Research Institute (PVRI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pemberhentian 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Selain itu, PVRI juga mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar membuka dokumen TWK yang dijadikan dalih menyingkirkan 51 pegawai KPK tersebut.

“Pemberhentian pegawai KPK merupakan gejala regresi demokrasi yang menumpulkan institusi dan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Deputi Direktur PVRI, Anita Wahid dalam keterangannya, Minggu 20 Juni 2021.

Akibatnya, kekuasaan pusat maupun daerah semakin sulit dikontrol. "Kami mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan tersebut," ujarnya.

"Kami juga mendesak BKN agar membuka dokumen TWK. Presiden harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK," ujar Anita.

Anita Wahid, yang merupakan putri Gus Dur itu merujuk kajian akademisi dari University of Sydney Thomas Power yang mengemukakan bahwa pelemahan KPK tak hanya dilakukan lewat metode kekerasan saja. Cara lainnya meliputi penempatan elite politik di luar jangkauan KPK, delegitimasi diskursif berupa labelisasi “taliban” terhadap penyidik-penyidiknya, pengangkatan perwira aktif polisi menjadi pimpinan KPK, dan pelemahan struktural serta agensial.

Di saat bersamaan, peneliti PVRI Naufal Rofi menyesalkan sikap diam kepolisian terhadap serangan-serangan teror terhadap pegawai KPK dan aktivis anti korupsi.

“PVRI mencatat, sejak 2015 sampai 2019, terdapat delapan kasus kekerasan dan ancaman yang dialami pegawai KPK,mulai dari ancaman pembunuhan, penangkapan, pencurian peralatan penyidik, ancaman bom, serangan fisik, sampai percobaan penculikan. Baru-baru ini, ancaman terjadi melalui peretasan hingga doxing,” kata Naufal.

Yang terbaru, 51 pegawai KPK diberhentikan akibat tak lolos Tes Wawasan Kebangasaan (TWK) saat proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).