JAKARTA, REQNews - Dua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 23 Juni 2021.
Kedua komisioner itu adalah Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik.
Keduanya bermaksud ingin menguji putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 ayat 13 UU tersebut.
"Pada pokoknya permohonan pengujian Undang-Undang ini terkait ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat," kata kuasa hukum pemohon Fauzi Heri dalam keterangan tertulisnya, Rabu 23 Juni 2021.
Tak hanya itu, kata dia, kedua kliennya juga bermaksud ingin menguji terhadap sebagian frasa dan kata yang tertuang dalam sejumlah pasal di UU Tentang Pemilu tersebut. Pasal itu diantaranya; pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1.
Selanjutnya, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) &amp; ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5).
"Para Pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa &ldquo;putusan&rdquo; DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan," ujarnya.
Akibat adanya norma dalam pasal-pasal yang menjadi objek permohonan, Fauzi menyebut hal itu tidak saja merugikan hak konstitusional Para pemohon, tetapi juga telah merenggut hak asasi manusia para pemohon yang dilindungi oleh konstitusi. Sehingga, harkat dan martabat serta hak asasi para pemohon menjadi terciderai karena pelaksanaan pasal tersebut oleh DKPP.
"Keberadaan pasal yang sampai saat ini masih menjadi dalil DKPP atau setidaknya oleh sejumlah anggota DKPP itu ternyata dipergunakan untuk tidak mengakui Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU yang sah meskipun telah ada Putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Kepres tindak lanjut atas putusan DKPP," tutur dia.
Terhadap putusan PTUN Jakarta, kata dia, Presiden juga tidak melakukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, identitas sebagai penjahat etika seolah-olah selalu dilekatkan kepada Evi Novida yang dalam beberapa pernyataan publik disampaikan oleh Ketua DKPP, meskipun fakta persidangan sama sekali tidak mendukung hal itu.
Kerugian konstitusional juga dialami oleh Arief Budiman yang diputuskan DKPP melanggar etika karena tindakannya mendampingi Evi Novida di PTUN Jakarta yang sesungguhnya merupakan salah satu perwujudan hak dalam rangka untuk memastikan bahwa anggotanya dalam semangat kolektif kolegial mendapatkan hak atas pengadilan yang adil.
"Sekaligus merupakan Duty of Care atau semacam kewajiban untuk memperdulikan sesama kolega atau anggota dari sebuah kelembagaan dari kewajiban seorang pimpinan," kata Fauzi melanjutkan.
Karena itu, pemohon mengajukan uji permohonan menggunakan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 2, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28D Ayat 3, Pasal 28G Ayat 1, Pasal 28H Ayat 2, Pasal 28I Ayat 2, 28J Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Fauzi mengatakan bahwa sebenarnya pengujian atas norma putusan DKPP yang final dan mengikat sudah pernah dilakukan uji materi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tertanggal 3 April 2014. Dalam putusan a quo, MK menyatakan bahwa sifat final dan mengikat atas putusan DKPP tidak sama dengan lembaga peradilan, tetapi harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.
Selain itu para pemohon juga menyampaikan adanya norma hukum baru yaitu diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014. Norma hukum baru itu berupa adanya frasa final dalam arti luas atas keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf d UU 30 Tahun 2014 yang diterjemahkan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang mendefinisikan final dalam arti luas sebagai keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.
Dikarenakan DKPP adalah organ tata usaha negara sebagaimana Putusan MKRI Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, para Pemohon memohonkan agar frasa putusan DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan.
"Selain itu, dalam petitumnya, para pemohon juga meminta agar sifat final dan mengikat putusan DKPP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.
&nbsp;

Dua Komisioner KPU Gugat UU Pemilu ke MK, Ini yang Ingin Diuji

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi