JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melayangkan surat kepada Menteri Hukum dan Keamanan (Menkumham) Yasona Laoly agar draf revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diteruskan ke proses legislasi di DPR.
"Pak Menko Polhukam sudah mengirimkan surat kepada Menkumham. Ini kan prosesnya melalui pak Menkumham sebagai wakil pemerintah di dalam pembahasan peraturan perundang-undangan," ujar Ketua Tim Pelaksana Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo dalam konferensi pers virtual pada Kamis 24 Juni 2021.
Sugeng mengatakan nantinya Menkumham merespon dengan mulai menyusun draf revisi UU ITE yang sebelumnya sudah dibahas oleh pemerintah. Kemudian, proses legislasi di DPR dan pemerintahlah yang dapat menentukan apakah revisi tersebut dapat diteruskan untuk masuk ke prolegnas prioritas 2021.
"Diharapkan di dalam pembahasan, katakanlah dari prolegnas prioritas 2021 ini bisa menjadi bahasan. Apakah nanti bisa menjadi prioritas atau tidak. Tapi pak Menko sudah mengirimkan surat kepada pak Menkumham," katanya.&nbsp;
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mengatakan bahwa pembahasan mengenai revisi UU ITE itu sudah kerap dilakukan oleh Menkominfo, Menkumham, Menko Polhukam bersama dengan Presiden Joko Widodo.
Diketahui, sebelumnya pemerintah telah sepakat membuat pedoman implementasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Itu telah ditandatangani oleh Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanudin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit sebagai pihak penegak hukum yang memakai UU ITE.
Menko Polhukam pun berharap agar nantinya penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir. SKB tersebut akan berlaku selama proses revisi UU ITE dilakukan.
"Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat," kata Mahfud di kantornya, Rabu 23 Juni 2021.
Ia mengatakan bahwa pedoman tersebut nantinya memang dibuat setelah pihaknya menerima masukan dari berbagai pihak. Seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, kampus, korban, terlapor hingga pelapor.

Mahfud MD Bersurat, Minta Yasonna segera Teruskan Revisi UU ITE ke DPR

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi