BOGOR, REQnews - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah pusat berani mengeluarkan kebijakan pembatasan yang lebih tegas dan lebih ketat untuk menekan laju sebaran Covid-19. Mengingat saat ini kondisi laju penularan Covid-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan nyaris di luar kapasitas untuk menangani.
"Situasi COVID saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua untuk menangani, kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa," ujar Bima di RS Marzoeki Mahdi pada Minggu 27 Juni 2021.
Ia mengatakan bahwa lonjakan di Kota Bogor luar biasa. "Beberapa hari terakhir berada di kisaran 300, hari ini jam 2 siang sudah tercatat 260 orang positif, yang masih sakit mencapai 3.023 kasus,"# katanya.&nbsp;
Kemudian, lanjutnya, presentase kenaikan kasus selama seminggu ini mencapai 78 persen. Sedangkan kasus kematian naik 125 persen, jadi sekali lagi angka-angka ini mengkhawatirkan.
Bima menilai PPKM Mikro yang kini berjalan dan dilaksanakan di daerah belum maksimal menekan laju penyebaran Covid-19. Karena tidak diiringi dengan kebijakan yang lebih ketat oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor itu mengaty bahwa proses vaksinasi yang saya ini tengah berjalan juga belum bisa mengimbangi kecepatan penularan varian baru Covid-19 yang terus bermunculan. Penambahan tempat tidur di rumah sakit rujukan, juga terkendala banyaknya nakes yang terpapar.
"Jadi PPKM yang kita terapkan saat ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. PPKM tidak akan efektif apabila tidak bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi, dalam kebijakan yang lebih makro," kata dia.&nbsp;
Jadi sekali lagi, kata Bima, PPKM yang sedang berjalan di wilayah ini tidak akan mampu mengatasi persoalan ketika tidak dibarengi dengan kebijakan yang lebih tegas dan lebih ketat di wilayah makro.
Untuk itu, Bima pun meminta pemerintah pusat lebih berani bersikap tegas untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat. "Jadi saya kira pemerintah harus lebih berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat," ujarnya.&nbsp;
"Mungkin tidak dipukul rata secara nasional, tetapi diberlakukan sesuai dengan zona atau karakter wilayahnya. Misalnya, pembatasan lebih ketat di Jabodetabek, pembatasan lebih ketat di Bandung Raya, misalnya. Pembatasan lebih ketat di gerbang kertasusila, misalnya dan sebagainya," lanjut Bima.&nbsp;
Menurutnya, pengetatan tersebut sifatnya berbasis regional yang paling berdampak dengan satu zona yang kebanyakan zona merahnya. "Kalau ada pertanyaan soal logistik saya kira setiap pemerintah kota atau daerah pasti mengambil langkah untuk mengantisipasi seperti refocusing alokasi anggaran dan sebagainya," kata dia.&nbsp;
Terkait itu, pihaknya akan menyampaikan kepada Asosiasi Pemerintah Kita Seluruh Indonesia (APEKSI). "Saya kira kita melontarkan usulan ini, karena kita di lapangan melihat data seperti itu. Jadi, sebaiknya (pemerintah pusat) mengambil keputusan yang cepat, kalau tidak, korban akan semakin banyak berjatuhan," ujarnya.&nbsp;
Kemudian untuk data-data di Kota Bogor, Bima mengatakan sudah disampaikan ke Menteri Kesehatan Budi Gunawan. "Hari ini kita, saya ada komunikasi ke Menteri Kesehatan, menyampaikan data-datanya seperti itu. Jadi ini masukan agar didengar oleh pemerintah pusat. Karena sekali lagi, kepala daerah terbatas kewenangannya, disisi lain kita melihat data yang terus naik," kata Wali Kota Bogor itu.

Kasus Covid-19 Meroket! Bima Arya Tantang Pemerintah Pusat Berani Ambil Langkah Tegas

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi