JAKARTA, REQnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan membuka kembali program Tax Amnesty jilid II. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah menyusun skema melalui revisi kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Diketahui, pada Pasal 37 C RUU KUP menyebut untuk waktu pengungkapan harta adalah 1 Juli 2021-31 Desember 2021. Dengan melampirkan bukti pembayaran PPh bersifat final, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikannya dan surat pernyataan untuk diinvestasikan ke dalam surat berharga negara.
Kemudian, DJP akan menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh peserta wajib pajak dan nantinya akan bebas sanksi administratif.
Harta yang diungkapkan meliputi periode 1 Januari 2016-31 Desember 2019 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2019. Ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah berikut:
a. tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, dan/atau Tahun Pajak 2019;
b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, dan/atau Tahun Pajak 2019;
c. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
d. tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
Untuk tarif PPh yang dikenakan sebesar 30%, tetapi paras peserta wajib pajak bisa membayar 20% apabila diinvestasikan ke instrumen SBN. Dasar pengenaan pajak adalah nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas dan harga perolehan untuk harta selain kas atau setara kas.
Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan kembali dijalankan setelah pemerintah mengklaim bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang sukses dalam melakukan program tax amnesty dibanding dengan negara lain. Diketahui, program pengampunan pajak itu berlangsung pada 2016-2017 lalu.
"Jumlah deklarasi mencapai Rp 4.884 triliun, atau mencapai 39,3%. Bayangkan 40% dari GDP kita yang tidak dideklarasikan kemudian dideklarasikan di dalam tax amnesty," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI DPR, dikutip Selasa 29 Juni 2021.
Ia mengatakan bahwa total uang tebusan mencapai Rp 114,54 triliun atau sekitar 0,92% dari GDP. "Ini adalah total terbesar di antara berbagai negara yang pernah melaksanakan tax amnesty," kata dia.&nbsp;
Menurutnya, Tax Amnesty telah mendorong kepatuhan pajak dari para peserta wajib pajak. Ia menyebut salah satunya dari sisi compliance atau kepatuhan yang meningkat dari 8,1% pada 2014, menjadi 132,5% pada 2016. Sehingga peningkatan kepatuhan SPT tahunannya mencapai lebih dari 91%.
Sri Mulyani mengatakan untuk pertumbuhan nilai pembayaran pajak orang pribadi yang merupakan peserta tax amnesty, juga mengalami kenaikan atau lebih tinggi dari wajib pajak yang bukan peserta tax amnesty.

Bu Sri Mulyani, Tax Amnesty II Bikin Pengemplang Pajak Happy Serasa di Surga

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi