JAKARTA, REQNews - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prabumulih, Sumatera Selatan, Andry Swantana diberi sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Andry Swantana terbukti menerima uang dari seorang calon anggota legislatif (caleg).
Putusan itu dibacakan majelis DKPP dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/III/2021 di Jakarta, Rabu 30 Juni 2021.
Teradu Andry Swantana terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf f, Pasal 8 huruf a, huruf h dan huruf i, dan Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Andry Swantana selaku Anggota KPU Kota Prabumulih terhitung sejak dibacakannya putusan ini," kata Ketua Majelis Alfitra Salamm seperti dalam siaran persnya.
Majelis DKPP menilai teradu terbukti menjanjikan 20 ribu suara kepada Bambang Heriadi (saksi) yang terdiri dari 10 ribu suara dari Prabumulih dan sisanya dari Kabupaten Muara Enim dengan imbalan Rp400 juta. Teradu diketahui menerima uang sebesar Rp15 juta dari adik pengadu, E.F Thana Yudha yang merupakan caleg DPR RI daerah pemilihan Sumsel.
"Berdasarkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp antara teradu dengan Bambang Heriadi pada tanggal 19 April 2019, terbukti uang yang diberikan pengadu kepada Bambang Heriadi telah disampaikan kepada teradu," kata Anggota Majelis DKPP Didik Supriyanto.
Alat bukti surat pernyataan Bambang Heriadi tertanggal 11 Januari 2020 membuktikan adanya penerimaan uang sebesar Rp1,35 miliar dari pengadu. Uang tersebut kemudian diberikan kepada teradu sebesar Rp350 juta.
Dalam sidang pemeriksaan, teradu membenarkan alat bukti percakapan WhatsApp yang disampaikan pengadu. Teradu Andry juga sama sekali tidak menyampaikan kontra bukti untuk menyanggah dalil serta bukti-bukti pengadu tersebut.
Ida menegaskan tindakan teradu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Sebab, setiap penyelenggara pemilu sepatutnya memiliki tanggungjawab moral dan hukum menjaga kemurnian suara.
"Teradu melanggar prinsip mandiri, tidak netral, berdampak buruk bagi harkat dan martabat pribadinya serta merusak integritas pemilu," pungkasnya

Parah Nih! Anggota KPU Terima Uang dari Caleg, Begini Nasibnya Sekarang

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi