Selama PPKM Darurat Wakil Ketua DPR Minta WNA Dilarang Masuk

Minggu, 04 Juli 2021 – 21:01 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, REQnews - Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali yang dimulai 3-20 Juli 2021. Namun, penerapan kebijakan ini tak diberlakukan di bandara yang ada di Indonesia.

Padahal seperti diketahui, varian delta yang merupakan varian baru virus corona (Covid-19) datang dari warga negara India yang datang ke Indonesia dengan mencarter pesawat. Pada saat itu, para WNA asal India tersebut "kabur" ke tanah air di tengah kasus covid-19 di negaranya sedang 'meledak'.

Sebelumnya saat Covid-19 mulai merebak dari China, pemerintah juga tak kunjung menutup bandara dan melarang WNA China datang ke Indonesia. Padahal, tak sedikit video yang bersliweran di media sosial tentang kedatangan WNA asal negara berjuluk negeri tirai bambu tersebut.

Kini, masyarakat dan pemerintah Indonesia sedang dibuat panik karena tingginya kasus penularan varian virus baru corona yang berasal dari India itu. Rumah sakit dan tenaga kesehatan dibuat kewalahan karena banyaknya warga yang terpapar, bahkan tak sedikit yang meninggal.

Selama penerapan kebijakan PPKM Darurat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk wilayah Indonesia. Dia menekankan bahwa efektifitas kebijakan PPKM darurat penting untuk diperhatikan agar pemberlakuannya hanya sekali dan tidak berdampak negatif terhadap berbagai sektor.

"Karena itu selama pemberlakuan PPKM darurat, saya meminta pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia dengan alasan berwisata maupun bekerja," kata Dasco, Minggu, 4 Juli 2021. Menurutnya, langkah melarang WNA masuk Indonesia agar PPKM berjalan efektif, berkaitan dengan keselamatan masyarakat, dan sebagai langkah antisipasi bertambahnya varian Covid-19 yang masuk ke Indonesia.

Koordinator Satgas Lawan COVID-19 dan PEN DPR RI itu menilai, semua pihak bersepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka langkah tegas melarang WNA masuk Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dan langkah antisipasi masuknya varian COVID-19 dari luar negeri.

Dasco mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang telah menerapkan kebijakan PPKM darurat di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi (Jawa-Bali) sebagai upaya dalam menekan laju penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Dia berharap masyarakat tidak lelah melawan COVID-19 dengan menerapkan prokes ketat dan membatasi aktifitas di luar rumah.

"Kita semua tentu sudah lelah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan beraktivitas di rumah saja, namun demi kebaikan dan keselamatan bersama, mohon untuk tidak kendor," ujarnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengajak semua pihak membangun kesadaran bersama untuk melawan COVID-19 dengan tetap menerapkan prokes ketat dan menaati kebijakan pemerintah selama PPKM arurat berjalan.