JAKARTA, REQNews - Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 diharapkan bisa berjalan aman hingga pengucapan putusan. Harapan itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Sebab, kata Anwar, kondisi dan situasi pascapengucapan putusan akan sangat bergantung pada seluruh pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut, termasuk pihak keamanan.

"Insya Allah situasi aman dan terkendali pascapengucapan putusan," ujar Anwar di Gedung MK Jakarta.

Kelancaran sidang sampai putusan nanti, menurut Anwar dibutuhkan kerja sama yang baik antara MK dengan Bawaslu, KPU maupun pihak keamanan TNI maupun kepolisian. Lebih lanjut dirinya berharap, pengucapan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dapat diselesaikan sebelum Shalat Jumat 28 Juni 2019.

"Bahkan kalau bisa penanganan perkara perselisihan hasil Pilpres selesai hanya satu minggu saja," ucap Anwar.

Sidang pendahuluan perkara sengketa Pilpres 2019 diagendakan digelar pada Jumat pagi 14 Juni 2019, dengan menggunakan sistem panel. Sidang ini merupakan tahap keenam dari sebelas tahap proses penanganan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK.

Tahap selanjutnya adalah sidang pemeriksaan perkara yang diagendedakan pada 17 Juni hingga 21 Juni. Setelah itu, MK akan menggelar Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan.

Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 28 Juni mendatang. Kemudian tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK. (KIY)