Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Pelantikan Kakanwil Jatim, Saksi Sebut Menag Lukman Hakim Pasang Badan

Rabu, 12 Juni 2019 – 20:30 WIB

(foto:istimewa)

(foto:istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Nur Kholis mengungkap fakta baru dalam persidangan kasus suap seleksi jabatan di lingkungan kementeriannya. Ia mengatakan bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan pasang badan demi pencalonan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin.

Nur Kholis menjadi saksi untuk dua terdakwa, yaitu Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin yang didakwa menyuap Ketua Umum PP non-aktif yang juga anggota DPR 2014-2019 Romahurmizy alias Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin senilai Rp 325 juta dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muh Muafaq Wirahadi yang didakwa menyuap Rommy Rp 91,4 juta.

"Yang saya ingat Pak Menteri mengatakan 'saya sudah pasang badan, saya sudah menghitung, saya tetap akan melantik (Haris) meski nanti disuruh membatalkan pelantikan itu'," kata Nur Kholis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa pada pertemuan 1 Maret 2019 antara Haris dan Lukman Hakim di hotel Mercure Surabaya disebutkan Lukman Hakim akan "pasang badan" untuk tetap mengangkat Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jatim, karena itu Haris memberikan uang kepada Lukman Hakim sejumlah Rp 50 juta.

Padahal Haris seharusnya tidak dapat lolos dalam seleksi jabatan tinggi di Kemenag karena Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengirim surat ke Lukman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Surat itu berisi tentang mengenai adanya ketidaksesuaian persyaratan seleksi administrasi.

Apalagi ada dua peserta yang lolos seleksi, yaitu Haris Hasanudin dan Anshori ternyata pernah mendapat hukuman disiplin pada 2015 dan 2016 karena syarat untuk menjadi pejabat tinggi adalah tidak pernah dijatuhi sanski hukuman disiplin sedang atau berat selama lima tahun terakhir.

"Seingat saya, saya pernah dua kali dipanggil, sebelum sidang pleno dan pada 1 Maret pagi. Saya dan Pak Ahmadi dipangil untuk mendiskusikan respon surat KASN karena KASN memberikan rekomendasi agar tidak melantik Haris, di situlah kami sebagai ketua pansel diperintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Pak Menteri untuk tanda tangan surat yang disiapkan dan kami baru tahu surat itu disiapkan oleh Staf Ahli bidang Hukum saudara Janedjri," kata Nur Kholis.

Janedjri M Gaffar yang juga mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu membuat konsep surat balasan kepada KASN yang isinya meminta agar KASN menelaah ulang persyaratan umum seleksi jabatan tinggi di Kemenag. Yakni dengan pertimbangan Haris telah menjalani huuman disiplin dan memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) baik dalam dua tahun berturut-turut.

"Padahal saya sudah menyampaikan dalam seleksi terbuka kalau rekomendasi KASN tidak dilakukan maka KASN akan melaporkan ke presiden. Saya mengatakan dari Kemenag punya 225 ribu ASN masa kesulitan untuk mencari orang terbaik? Maka kami menambahkan diktum 'tidak pernah mendapat sanksi sedang atau berat dalam waktu lima tahun' dan hal itu sudah dilaporkan ke menteri," ujar Nur Kholis.

Nur Kholis pun pada 3 Maret 2019 masih mengirimkan "whatsapp" kepada Menag Lukman untuk menanyakan siapa yang dilantik pada 5 Maret. (KIY)