JAKARTA, REQnews - Lantaran berpotensi tinggi terjadi penyimpangan dari sisi medis dan kontrol vaksin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mendukung penjualan vaksin Gotong Royong ke individu melalui Kimia Farma.
"Saya hadir dalam rapat dan saya sampaikan pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, rawan terjadi fraud (penipuan), saran tindak lanjut. Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi program," ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, kepada wartawan, Rabu, 14 Juli 2021.
Menurutnya, pernyataan tersebut dia sampaikan saat menghadiri rapat koordinasi membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong pada Selasa kemarin, 13 Juli 2021. Rapat itu sendiri dihadiri Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
"Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya ingin tidak ada korupsi," tambah Firli. Selain itu, Firli juga mengaku menyampaikan saran langkah-langkah strategis menyikapi potensi fraud jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya.
Meski demikian, menurutnya KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini, sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi.
"Penjualan vaksin Gotong Royong ke individu melalui KF (Kimia Farma) meskipun sudah dilengkapi dengan Permenkes, menurut KPK berisiko tinggi, dari sisi medis dan kontrol vaksin (reseller bisa muncul dll), efektivitas rendah, jangkauan KF terbatas," ucap Firli.
"KPK tidak mendukung pola vaksin GR (Gotong Royong) melalui Kimia Farma karena efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya berisiko," tandasnya.

KPK Tolak Dukung Vaksin Berbayar, Ini Alasannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi