JAKARTA, REQnews - Agar pelaksanaan vaksin gotong royong yang berbayar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Saya menyampaikan saran langkah-langkah strategis menyikapi potensi fraud jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya. Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan, saya ingin tidak ada korupsi," ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, kepada wartawan, Rabu, 14 Juli 2021.

Dia mengaku, sudah disampaikan hal tersebut saat rapat koordinasi bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong pada Selasa, 13 Juli 2021.

Sehingga, menurut Firli, perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring sebelum pelaksanaan vaksin gotong royong. "Pelaksanaan vaksin GR (Gotong Royong) secara transparan, akuntabel dan pastikan tidak ada terjadi praktik-praktik fraud, jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi," tegasnya.

Firli mengungkapkan, bahwa data seperti jumlah, jenis, harga vaksin serta mekanisme vaksinasi menjadi kunci sesuai Perpres 99/2020. Untuk itu, Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin GR sebelum dilakukan vaksinasi.

Data peserta vaksin tersebut harus berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi. "KPK dorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar," pungkas Firli.