JAKARTA, REQnews - Salah satu anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Laskar FPI atau TP3, Marwan Batubara, menegaskan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga negara yang dibiayai oleh uang rakyat dari APBN justru tidak menunjukan kinerja yang sesuai dengan semangat pembentukan lembaganya, yakni agar tegaknya HAM.
Sebab, kata Marwan, pihaknya menemukan tentang laporan sumir yang penuh rekayasa yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait peristiwa hilangnya enam nyawa laskar FPI di KM 50, Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu yang lalu. Dirinya menilai, yang dilakukan Komnas HAM justru melindungi aparat negara yang terlibat dan ikut merekayasa laporan.
"Kita menemukan tentang laporan sumir yang penuh rekayasa yang dilakukan oleh Komnas HAM," kata Marwan dalam acara bedah buku putih penembakan Laskar FPI yang diselenggarakan UI Watch secara daring, Rabu, 14 Juli 2021.
"Orang dibunuh dengan sadis, tapi yang dilakukan Komnas HAM justru melindungi aparat negara yang terlibat dan ikut merekayasa laporan. Yang menurut Undang-undang, laporan ini tidak layak tidak kredibel dan tidak mengikuti proses hukum yang sebenarnya," tambahnya.
Menurut Marwan, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam peristiwa kelam itu hanya sebatas pemantauan, namun dalam penyampaikannya kepada pemerintah dan setiap keterangan pers Komnas HAM menyampaikan laporan penyelidikan.
Lebih parahnya lagi, ungkap Marwan, Komnas HAM harus mendapatkan izin dari pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU 39/1999 Tengang HAM ayat 3 huruf F,G dan H. "Jadi izin melakukan pemantauan tidak ada, lalu malah lebih parah lagi laporan pemantauan diakui sebagai laporan," ucapnya.
Peristiwa hilangnya nyawa enam pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS), lanjutnya, bukanlah kejadian yang secara tiba-tiba alias insidentil, melainkan direncanakan. "Di BAB II (buku ini) bisa kita temukan unsur sistematis itu bisa kita temukan. Maka pembunuhan sadis yang terjadi di KM 50, itu bukanlah kejadian yang insidentil, tapi memang direncanakan," ujarnya.
Peristiwa itu, sambung dia, juga diduga kuat melibatkan sejumlah lembaga negara. Maka dengan demikian, dalam BAB II buku tersebut diuraikan bagaimana latar belakang pembunuhan ini sangat terkait persoalan politik negara terhadap HRS.
Makanya, Dijelaskan Marwan, sebelum terbunuhnya enam laskar FPI terdapat drone yang melakukan pemantauan di Markaz Syariah Megamendung, Bogor, Jawa Barat, bahkan jauh sebelumnya yakni rencana kepulangan HRS dari Arab Saudi.
"Dan saat penguntitan (peristiwa KM 50), sebenarnya sasarannya adalah HRS sendiri oleh aparat negara ingin dihabisi, lalu tujuan itu dihalangi dengan adanya hambatan dari mobil pengawal, sehingga upaya untuk membunuh itu bisa dihindari," tandas Marwan

Marwan Batubara Sebut Komnas HAM Rekayasa Laporan, Penembakan Enam Laskar FPI Direncanakan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi