Dituding Langgar Kode Etik, Ini Dosa BW Menurut Advokat Indonesia Maju

Kamis, 13 Juni 2019 – 19:00 WIB

(Foto: Istimewa)

(Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Status Bambang Widjojanto (BW) yang menjadi Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) dipermasalahkan Advokat Indonesia Maju. Mantan komisioner KPK itu pun langsung dilaporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kamis 13 Juni 2019.

Menurut salah satu pelapor, Sandi Situngkir, posisi BW sebagai kuasa hukum Prabowo-Sandi dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta dinilai telah melanggar kode etik profesi advokat. Dirinya melaporkan BW ke Peradi bersama Advokat Indonesia Maju selaku yang diberikan kuasa oleh pengadu. Sandi berharap ada sanksi etik yang diterapkan kepada BW.

"Kedatangan kami ke sini (Peradi) karena kami masih menganggap Peradi ini adalah rumah bersama advokat Indonesia, kemudian kami datang ke tempat ini dalam rangka mengadukan rekan sejawat kami, Doktor Bambang Widjojanto, terkait dengan pelanggaran kode etik profesi advokat. Yang mana yang bersangkutan melanggar, pertama, yang bersangkutan ketika menerima kuasa dari Prabowo-Sandi masih berkedudukan sebagai pejabat negara, yaitu Ketua Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta," ujar Sandi di Jakarta.

Pihaknya pun yakin jika BW menyadari adanya pelanggaran kode etik tersebut. Jika masih tetap dilanggar, lanjut Sandi, BW bisa terancam diberhentikan sebagai advokat Indonesia.

Terkait cuti yang sudah diajukan BW, Sandi menganggap status BW tetap sebagai pejabat negara. Menurutnya, BW sudah melanggar kode etik saat mulai meneken kuasa menjadi tim hukum Prabowo-Sandi.

"Kalau cuti, statusnya tetap sebagai pejabat negara. Kemudian kalau definisi jasa hukum itu per 22 Mei, dia sudah teken kuasa ketika sudah menjabat sebagai pejabat negara. Di situ yang kita tengarai, rekan kami BW melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran UU advokat itu," ujarnya.

Selain itu, Sandi menilai BW telah melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan pernyataan yang merendahkan Mahkamah Konstitusi (MK). 'Merendahkan MK' yang dimaksud Sandi adalah ketika BW mempersepsikan MK sebagai rezim yang korup.

"Jadi ketika yang bersangkutan melakukan pendaftaran di Mahkamah Konstitusi itu yang bersangkutan menyampaikan secara jelas bahwa dia mempersepsikan MK itu sebagai lembaga peradilan sebagai atau sama seperti rezim korup, itu sangat merendahkan peradilan, artinya bahasa itu mengajak semua publik untuk mempersepsikan Mahkamah Konstitusi tidak dipercayai," kata dia lagi.

Untuk itu, Sandi menilai hakim MK bisa memerintahkan untuk menyidik BW terkait pelanggaran Undang-Undang Kehakiman. "Hakim mahkamah juga bisa langsung memerintahkan bahwa yang bersangkutan untuk dilakukan penyidikan di kepolisian negara terkait dengan pelanggaran undang-undang kehakiman," ucap Sandi. (KIY)