JAKARTA, REQnews - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau agar semua pihak dapat menerima apapun keputusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2019. 

Menurut Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas, MK merupakan lembaga negara saluran konstitusional untuk penyelesaian sengketa Pilpres. Sehingga tak ada alasan untuk menolak apapun keputusan MK.

"Putusan MK tak bisa ditawar. Sifatnya final dan binding," ujar Robikin Emhas di Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.

Ia menyebut, dalam kerangka konstitusi, kepatuhan terhadap semua putusan pengadilan, dalam hal ini MK, adalah bentuk ketertundukan masyarakat terhadap negara. Seperti diketahui, sidang perdana sengketa Pilpres 2019 akan dimulai pada Jumat 14 Juni 2019 oleh MK.

Robikin menjelaskan, final artinya putusan MK tidak terdapat akses apapun untuk melakukan upaya hukum dan sejak putusan diucapkan, seketika itu berkekuatan hukum tetap.

Dijelaskan olehnya, sifat final itu dimaksudkan secara khusus agar keadilan konstitutif suatu putusan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh warga negara Indonesia.

"Dan seketika itu memiliki kepastian hukum," kata Robikin, seperti dikutip dari Republika.

Sedangkan binding atau mengingat artinya putusan MK berlaku mengikat bukan hanya terhadap para pihak yang bersengketa, tetapi juga warga negara keseluruhannya, termasuk seluruh institusi negara.