JAKARTA, REQnews - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengatakan, bahwa target vaksinasi 1 juta per hari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum terpenuhi.

Akibatnya, mantan Walikota Solo itu geram dengan banyaknya stok vaksin yang masih menumpuk dan tak kunjung disuntikkan ke masyarakat. Mengingat jumlah vaksin yang telah masih ke RI masih sangat timpang dengan jumlah vaksin yang telah dipergunakan.

“Artinya, target sehari sejuta vaksin gagal total. Anehnya, presiden mengatakan vaksin menumpuk. Jadi siapa yang tak kerja?” ujar Iwan, Minggu, 18 Juli 2021. Dia menilai, kemarahan Jokowi itu jelas mengarah pada Luhut Binsar Pandjaitan, yang pada Sabtu, 17 Juli 2021, menyampaikan permintaan maaf para rakyat Indonesia.

Dirinya kemudian menukil data dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), di mana per tanggal 30 Juni 2021, tercatat sebanyak 13,4 juta orang telah merampungkan vaksinasi kedua dan sebanyak 27,2 juta orang baru vaksin pertama.

Sementara sampai tanggal 17 Juli 2021 baru dilakukan vaksinasi sebanyak 16,2 Juta orang untuk vaksin kedua dan sebanyak 41,2 juta orang untuk vaksin pertama. Data ini menunjukkan bahwa vaksinasi 1 juta per hari yang ditargetkan pemerintah belum terpenuhi.

Iwan juga menyinggung soal kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dikomandoi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, kebijakan itu salah kaprah dan terbukti gagal menyelamatkan rakyat Indonesia, baik dari sebaran wabah maupun badai ekonomi yang menerpa.

Iwan mencatat, bahwa sebaran Covid-19 tidak terkendali selama PPKM Darurat. Sebaliknya, angka kasus harian terus memecahkan rekor setiap harinya. Sementara dari sisi ekonomi, bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada rakyat saat PPKM Darurat juga masih banyak yang belum cair. Selain itu, bantuan juga terkesan pilih-pilih atau hanya menyasar warga yang membutuhkan.

Baginya, bansos yang tidak menyeluruh didapat rakyat Indonesia merupakan hal yang aneh. Sebab, PPKM Darurat berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

Terlebih lagi, Pasal 52 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tegas memberi amanah bahwa selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Aneh, tak semua orang yang terkena PPKM Darurat diberikan bansos, hanya yang membutuhkan. Padahal amanat UU 6/2018 Pasal 52 (Angka 1) Kekarantinaan Kesehatan, kebutuhan hidup dasar semua hewan saja harus dijamin,” ucapnya.