JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap para pejabat yang diberi tugas dalam menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Tak hanya itu, Jokowi juga harus berani mengevaluasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.
"Saya kira evaluasi dan pemberian sanksi kepada Luhut perlu, karena gagal mengoordinasikan semuanya," kata Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam, Minggu, 18 Juli 2021.
Menurutnya, saat ini fakta yang terjadi justru rakyat semakin sulit dan cenderung tidak mendukung kebijakan pemerintah lantaran narasi pemerintah lebih banyak bernada ancaman.
"Kita tahu, komunikasi berantakan, rakyat marasa terancam dan bahkan marah dengan pernyataan keras kepada rakyat," ujarnya. Akibatnya, simpati masyarakat menjadi hilang.
Selain melakukan evaluasi terhadap para pejabat yang diberi tugas, Jokowi juga harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap PPKM Darurat jilid I yang akan akan berakhir pada 20 Juli.
Menurutnya, evaluasi penting seiring adanya rencana perpanjangan PPKM Darurat yang sudah dimulai sejak 3 Juli lalu itu. "Untuk mengetahui apa kekurangannya, termasuk langkah yang harus diperbaiki," ucap Saiful.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali beberapa waktu lalu menyampaikan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam pelaksanaan PPKM Darurat belum optimal.
"Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati paling dalam Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali masih belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Sabtu, 17 Juli 2021.
Pihaknya beserta seluruh jajaran baik Menteri dan Kepala Lembaga terkait memastikan akan terus bekerja keras untuk menekan laju penularan virus corona. Adapun kenaikan kasus saat ini disumbang oleh adanya varian Delta yang memiliki tingkat penularan 7 kali lebih tinggi dibandingkan varian lainnya.
Luhut menegaskan, dalam upaya menyelesaikan pandemi ini terutama menghadapi varian delta, tidak hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter dan perawat. Penambahan tenaga kesehatan dan fasilitas isolasi di rumah sakit dinilai sebagai solusi sementara. Meski demikian, penambahan fasilitas rumah sakit terus dilakukan pemerintah.
Luhut menambahkan, pihaknya tengah melakukan evaluasi mengenai perlukah adanya perpanjangan PPKM Darurat atau tidak. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, yaitu indikator penambahan kasus terkonfirmasi yang semakin menurun dan Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit semakin baik.
"Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Saya kira dalam 2 atau 3 hari ke depan kita akan mengumumkan secara resmi," imbuhnya.

Gagal Jalankan PPKM Darurat, Jokowi Harus Berani Evaluasi dan Sanksi Luhut

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi