JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, memahami permintaan masyarakat untuk melonggarkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, agar kegiatan sosial dan ekonomi dapat berjalan.
Namun menurutnya, jika pelonggaran dilakukan saat tingkat penularan masih tinggi dikhawatirkan jumlah kasus akan naik kembali yang bisa berakibat pada kolapsnya fasilitas kesehatan. Jokowi mengatakan, pelonggaran baru bisa dilakukan jumlah pasien kronis di rumah sakit rendah.
"Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada. Ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps," kata Jokowi dalam pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 19 Juli 2021.
Menurutnya, pelonggaran harus dipertimbangkan secara hati-hati. Namun untuk saat ini, sambung Jokowi, pemerintah fokus untuk menekan penularan. Dia pun menyampaikan dua kunci untuk menangani kondisi saat ini. "Hanya ada dua, mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi, yang kedua kedisiplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," ujarnya.
Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk melakukan empat tindakan. Pertama, melakukan pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat dengan penegakan disiplin protokol kesehatan.
Kedua, merinci aturan protokol kesehatan yang telah dirumuskan tingkat pusat. Ketiga, mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien covid-19. Tindakan keempat, mempercepat belanja daerah dan penyaluran bantuan sosial.
"Sekali lagi, saya minta kepemimpinan di lapangan yang kuat itu betul-betul kita munculkan agar rakyat tahu bahwa kita berada di kanan kiri mereka," ujarnya.

Rakyat Teriak Minta PPKM Darurat Dilonggarkan, Jokowi: Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi