JAKARTA, REQnews - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Terlebih, aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 itu diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.
Dalam Statuta UI yang baru tersebut, Rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta. Padahal sebelumnya ada aturan yang menyebutkan jika Rektor UI merangkap jabatan komisaris perusahaan dinilai melanggar statuta. Aturan larangan rektor UI untuk rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.
Dulu pada Statuta UI versi lama, larangan rektor UI untuk merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c. Di pasal itu disebut rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.
Hal tersebut membuat Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule geleng-geleng kepala. Sebab, dia menilai revisi yang tidak penting itu dilakukan di saat rakyat Indonesia sedang berjibaku melawan pandemi yang masih mengganas.
Padahal, nyawa puluhan ribu orang sudah melayang karena pandemi. Total yang meninggal akibat Covid-19 mencapai 75.920 orang per Senin, 19 Juli 2021. Mirisnya, perubahan PP 68/2013 menjadi PP 75/2021 itu hanya untuk mengakomodasi kepentingan rektor yang enggan melepas rangkap jabatan sebagai rektor UI dan komisaris di BUMN.
&ldquo;Di saat pandemi Covid-19 seperti ini, di mana puluhan ribu jiwa rakyat meninggal jadi korban, kok masih sempat-sempatnya Jokowi memikirkan dan melakukan revisi PP Statuta UI. Sekadar untuk rektor yang anti demokrasi dan bisa jadi komisaris BUMN. Ini menyakitkan!&rdquo; ujarnya, Selasa, 20 Juli 2021.
Sementara itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio, mempertanyakan pemerintah yang mengesahkan aturan baru tersebut. "Ada utang budi apa pemerintah dengan Rektor UI?," kata Hensat sapaan akrab pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu.
Dengan adanya aturan tersebut, maka kritik mahasiswa perihal rektor rangkap jabatan pada akhirnya dibenarkan oleh pemerintah. "Itukan pemerintah jadinya cuman membenarkan apa yang disampaikan adek-adek mahasiswa itu," katanya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari tokoh lain yang dinilai mumpuni menjadi komisaris BUMN, bukan memaksakan seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab besar seperti rektor.
Beberapa waktu yang lalu, muncul sorotan terhadap Rektor UI, Ari Kuncoro yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rangkap jabatan itu dinilai melanggar statuta.
Rektor UI Ari Kuncoro menjadi sorotan karena dengan cepat memanggil pengurus BEM UI yang memberikan julukan "The King of Lip Service" kepada Presiden Jokowi.

Miris! Pemerintah Sempat-sempatnya Ubah Statuta UI Saat Puluhan Ribu Orang Meninggal saat Pandemi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi