JAKARTA, REQnews - Mantan Sekretaris BUMN Said Didu, menilai Indonesia kini bukan negara lagi hukum, tapi negara kekuasaan. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan penguasa.

Hal itu dia ungkapkan terkait Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Ditegaskan Said Didu, pemerintah sudah terlalu vulgar menunjukkan arogansinya dengan merevisi Statuta UI tersebut.

Ditambahkannya, walaupun Statuta UI direvisi namun sebetulnya rektor UI itu sudah melakukan pelanggaran sebelumnya. Sebab, dia diangkat jadi Rektor pada Februari 2020, sedangkan Statuta UI diubah statusnya per 2 Juli 2021. Artinya, sudah setahun lebih Rektor UI melanggar aturan tetapi didiamkan.

"Perubahan PP Statuta UI itu tanggung, kalau begitu, Presiden bikin amnesti saja sekalian," kata Said Didu, Selasa, 20 Juli 2021. Lagipula, kata Said Didu, jika mengacu Statuta UI sebelumnya disebutkan bahwa Majelis Wali Amanat (MWA) UI wajib menindaklanjuti pelanggaran rektor UI tersebut, namun faktanya tetap didiamkan.

"Ya rektor UI melanggar, MWA UI melanggar, Menteri BUMN Erick Thohir melanggar karena sudah membiarkan Rektor UI. Jadi, biar selesai semua presiden suruh bikin amnesti saja sekalian biar semuanya selesai. Ini bukan negara hukum lagi, namanya negara kekuasaan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Revisi Peraturan Pemerintah tentang statuta Universitas Indonesia yang membolehkan rangkap jabatan rektor dinilai sebagai tragedi bagi kampus di seluruh negeri.

Dia juga menilai, perubahan statua UI sangatlah mengkhawatirkan bagi kemandirian kampus. sebab, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan telah menunjukkan bahwa dirinya adalah penguasa lemah. Sebab, Jokowi tidak mampu membiarkan perguruan tinggi menjadi sebuah kampus merdeka.

"Presiden menunjuk diri sebagai penguasa lemah karena tidak berhasil membiarkan kampus merdeka, dan lebih pelik lagi ada nuansa politik akomodatif, di mana rektor UI sebagai bagian dari loyalis Jokowi perlu dilindungi kepentingannya," ujarnya.

Menurut Dedi, hal ini menjadi tragedi, bagaimana membangun kemandirian seluruh perguruan tinggi di seluruh negeri. "Lebih tragis lagi soal kuasa rektor yang dapat mengendalikan karir dosen, tentu ini tidak saja masalah bagi UI tetapi lebih jauh soal kemandirian kampus di seluruh negeri," tandas Dedi.

Sebelumnya, pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Aturan itu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 itu diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.

Dalam Statuta UI yang baru tersebut, Rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta. Padahal sebelumnya ada aturan yang menyebutkan jika Rektor UI merangkap jabatan komisaris perusahaan dinilai melanggar statuta. Aturan larangan rektor UI untuk rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Dulu pada Statuta UI versi lama, larangan rektor UI untuk merangkap jabatan komisaris didasarkan pada Pasal 35 huruf c. Di pasal itu disebut rektor dilarang menjabat pada BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.