Ombudsman Akan Lapor Jokowi, Ada Dugaan Maladministrasi Terkait Peralihan Pegawai KPK Menjadi PNS

Rabu, 21 Juli 2021 – 15:33 WIB

Kantor Ombudsman (Foto:Istimewa)

Kantor Ombudsman (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan serangkaian pemeriksaan laporan dari perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberabtasan Korupsi (KPK) terkait peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan atau TWK.

Serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, Ombudsman menemukan sejumlah dugaan maladministrasi.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyebut bahwa TWK yang dilaksanakan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) penuh dengan kejanggalan.

"Maladministrais itu dari hasil pemeriksaan kita memang ditemukan," kata Najih dalam konferensi pers secara daring, Rabu 21 Juli 2021.

Najih menyebut bahwa ada tiga fokus Ombudsman RI dalam laporan tersebut yang akhirnya ditemukan dugaan maladministrasi.

Pertama, Pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Ketiga, dalam tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan.

"Tiga hal itu ditemukan potensi-potensi maladministrasi," sebut Najih.

Najih menyebut lembaganya akan menyampaikan temuan dan hasil pemeriksaan tersebut kepada pimpinan KPK.

Ombudsman juga akan menyampaikan hasil tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara selaku pihak yang disebut melaksanakan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pihak lainnya yang akan diberikan hasil pemeriksaan tersebut adalah Presiden Joko Widodo.

"Kami akan sampaikan kepada presiden agar temuan ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya," imbuh Najih.