-JAKARTA, REQNews Rangkap jabatan yang dilakukan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, dinilai perbuatan melawan hukum meski Presiden Jokowi sudah menerbitkan peraturan baru.

Hal tersebut disampaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan.

Menurutnya, langkah Presiden Jokowi merevisi Statuta UI dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tidak bisa menggugurkan perbuatan melawan hukum Ari.

Karena Ari terpilih menjadi Rektor UI dengan menggunakan Statuta UI yang tertuang di PP Nomor 68 Tahun 2013.

"Saya katakan rangkap jabatan tersebut tindakan melawan hukum, karena yang bersangkutan saat merangkap jabatan masih memakai statuta lama," ucap Arteria, Rabu 21 Juli 2021.

Arteria mengatakan Ari bisa diberhentikan dari jabatan Rektor UI oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Bahkan, menurutnya, segala bentuk penerimaan yang dilakukan oleh Ari dapat dikategorikan perilaku korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Arteria yang juga alumnus UI mengaku merasa terlecehkan. Menurutnya, Ari lebih baik mundur dari Rektor UI jika memang ada misi tertentu selain meningkatkan kualitas UI sebagai perguruan tinggi.

"Yang bersangkutan harusnya mundur aja jadi rektor kalau punya keinginan lain.