JAKARTA, REQnews - Tingginya kasus covid-19 yang berakibat pada tingginya angka kematian, menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan.
Sejak tanggal 3-20 Juli 2021, pemerintah menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Di mana target kebijakan tersebut menurunkan mobilitas penduduk Jawa - Bali turun sampai 50%.
Pemerintah mengklaim hasilnya sudah terlihat dengan penurunan kasus positif dalam beberapa hari terakhir. Meskipun di sisi lain angka kematian tetap saja melonjak dan mobilitas penduduk juga tak turun lebih dari 30%.
Lewat pembahasan panjang, akhirnya kebijakan dilonggarkan. Nama PPKM Darurat juga resmi dihapus sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 yang berbunyi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali.
Terkait hal ini, ekonom senior Faisal Basri mengkritik pemerintah yang kembali mengubah nama kebijakan. Sementara penyebaran kasus covid-19 masih sangat tinggi.
"Kok tak kapok-kapok obral istilah?," kata Faisal Basri lewat akun twitter, Rabu, 21 Juli 2021.
"Terus saja melakukan hal yang serupa berulang-ulang mendambakan hasil yang berbeda. Kata Einstein itu wujud ketidakwarasan," tulisnya.
Dalam beberapa acara, Faisal sebenarnya mendukung kebijakan PPKM Darurat untuk meredam penyebaran kasus, walaupun sebenarnya terlambat. Faisal juga meminta implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang diumumkan agak efektif.
&nbsp;

PPKM Tak Lagi Darurat, Diganti Istilah Level, Faisal Basri: Kok Tak Kapok Obral Istilah?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi