DPR Minta Ahli Hukum Kaji Rangkap Jabatan Rektor UI, Apakah akan ada Sanksi?

Kamis, 22 Juli 2021 – 17:32 WIB

Dokumen istimewa

Dokumen istimewa

JAKARTA, REQnews - Setelah ramai dikritik, Ari Kuncoro akhirnya mundur dari posisi Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dia memilih fokus sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI). Namun, hal itu tak lantas menyelesaikan persoalan.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, menegaskan bahwa jika posisi Ari saat dilantik mengacu pada statuta lama tentu sudah jelas ada pelanggaran. “Karena memang Ari Kuncoro masuk pada saat statutanya belum diubah, dan statuta tidak berlaku surut," kata politikus Partai Demokrat itu, Kamis, 22 Juli 2021.

Untuk itu, sambung Herman, harus ada kajian dari ahli hukum untuk dijadikan evaluasi Komisi VI DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian BUMN, apakah ada sanksi bagi Ari atau tidak. "Silakan dikaji oleh ahli hukum lah, saya juga sebagai entitas di komisi tentu juga membutuhkan juga kajian dari ahli hukum," ujarnya.

Ini lantaran saat dipilih sebagai rektor UI, Ari Kuncoro masih menjabat sebagai komisaris di bank pelat merah. Padahal Peraturan Pemerintah (PP) 68/2013 tentang Statuta UI yang berlaku saat itu melarang rektor UI rangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN.

Dalam PP 68/2013, rektor UI dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat BUMD/BUMN, termasuk di dalamnya menjadi komisaris. Sementara dalam aturan baru, PP 75/2021, rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta.