6 Pegawai KPK Tolak Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Ini Alasannya

Kamis, 22 Juli 2021 – 22:32 WIB

Gedung KPK (foto:istimewa)

Gedung KPK (foto:istimewa)

JAKARTA, REQNews - Enam pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menolak kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan guna peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu pegawai yang menolak adalah Kepala Satgas Pembelajaran Internal nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan.

Menurut Hotman, dirinya menolak ikut diklat yang dilaksanakan di Universitas Pertahanan (Unhan) Bogor lantaran tak ada dasar hukumnya.

Hotman menjelaskan pelatihan ini disebut sebagai bagian dari proses alih status tapi dasar hukum dalam proses alih status di PP 41/2020 hanya dikenal pelatihan orientasi ASN, tidak dikenal pelatihan bela negara, dan pelatihan orientasi ASN dilakukan setelah penetapan dan pelantikan jadi ASN.

"Terus apa dasar hukum dari pelatihan ini?" ujar dia dalam keterangannya, Kamis 22 Juli 2021.

Hotman mengatakan dirinya dan lima pegawai KPK lainnya enggan mengikuti diklat tersebut lantaran keinginan para pegawai nonaktif sejak awal tak diindahkan pimpinan KPK.

Seperti diketahui, para pegawai nonaktif meminta hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Alasan lain dirinya tidak mengikuti pelatihan ini menurutnya diklat ini bisa saja dilakukan namun harus sebagai bagian dari peningkatan kompetensi, bukan bagian dari proses seleksi alih status menjadi ASN.

"Di mana karena proses seleksi inilah kami melakukan gugatan kepada Ombudsman, Komnas HAM dan akan ke Pengadilan TUN, dalam waktu dekat ini," kata dia.

Hotman juga mengungkapkan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan ini terdapat syarat yang tak masuk akal yakni bersedia diberhentikan jika dalam proses pelatihan tak lulus.

"Ini kan bentuk pemaksaan dan pengambilalihan hak secara paksa tanpa dasar. Padahal saat TWK pun kita sama sekali tidak diberi informasi secara utuh, bahkan kami merasa cenderung dibohongi. Karena dibohongi inilah kami melaporkan Ketua KPK ke Dewas," kata dia.

Hotman menyatakan, dirinya dan pegawai nonaktif lainnya menginginkan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN didasarkan atas asas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.