Makin Perkasa! Satpol PP Bisa Jadi Penyidik PNS, Ini Aturannya dalam UU

Sabtu, 24 Juli 2021 – 21:01 WIB

Satpol PP (foto: istimewa)

Satpol PP (foto: istimewa)

JAKARTA, REQnews - Peran Satpol Pamong Praja (PP) yang dulu dipandang sebelah mata, kini semakin perkasa dengan diberi peran-peran baru yang cukup strategis.

Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E Rondonuwu mengatakan, Satpol PP bisa diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berdasarkan UU.

Penyidik dimaksud tertera dalam Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu menyebutkan, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Namun, ada syaratnya jika Satpol PP mau jadi PPNS. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983, disebutkan bahwa untuk mendapat posisi itu harus menjalani masa kerja sebagai PNS paling singkat dua tahun.

Selanjutnya, wajib berpangkat paling rendah Penata Muda atau Golongan III/A. Kemudian, pendidikan paling rendah S-1 Hukum atau sarjana lain yang setara, dan bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

Adapun syarat selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah selanjutnya setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 dua tahun terakhir dan

Kemudian, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

"Berdasar regulasi tersebut, baik Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri yang sampai saat ini masih berlaku sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Perda, mengingat PPNS pada Satpol PP mengikuti Diklat Penyidikan yang diselenggaran oleh Polri dan diangkat sebagai pejabat PPNS oleh Kementerian Hukum dan HAM setelah mendapatkan rekomendasi dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung," ujar Bernhard, sepertu dikutip Sabtu 24 Juli 2021.

Lebih detailnya, Bernhard menjelaskan pola pendidikan dan pelatihan PPNS. Pertama, pendidikan dan latihan PPNS dilakukan dengan pola: 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari; 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dan; 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari.

Kedua, diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa.

Ketiga, diklat dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak peraturan daerah tindak pidana ringan dan pelanggaran dengan hukum acara singkat atau cepat.