Jangan Kasih Gratifikasi ke Lembaga Keuangan, Jika Gak Mau Urusan dengan KPK

Senin, 26 Juli 2021 – 21:45 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Hastina/REQnews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan lembaga negara dilarang memberikan hadiah kepada pejabat atau penyelenggara negara. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) KPK Nomor 19 tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan.

Melalui SE tersebut KPK mengingatkan kepada lembaga jasa keuangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri (Pn) atau Penyelenggara Negara (PN). Hal-hal yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, yaitu baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya.

"Lembaga jasa keuangan sebagai entitas korporasi wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam siaran pers pada Senin 26 Juli 2021.

Jika aturan itu tak dilaksanakan maka akan menjadi penilaian kesalahan korporasi yang dapat berimplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Nasional tahun 2018 serta dalam penindaklanjutan Rapat Koordinasi pada Oktober 2020 telah berkomitmen menciptakan budaya anti gratifikasi. Komitmen itu dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD yang diwakilkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Di antaranya larangan bagi bendahara instansi pemerintah menerima collection fee dari Lembaga Jasa Keuangan. 

"KPK juga mengimbau bahwa pemberian berupa insentif untuk mendukung upaya promosi, pengembangan pasar, dan kegiatan operasional jasa keuangan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan/BUMN/BUMD hanya dapat diberikan kepada instansi, yakni melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diberikan secara langsung kepada individu Pn/PN," kata dia. 

KPK bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Nota Kesepahaman nomor 48 tahun 2021 telah melakukan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan.

Ia mengatakan salah satu kegiatannya adalah penerapan program pengendalian gratifikasi dengan mendiseminasikan pencegahan korupsi kepada lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya.

Namun, jika dalam kondisi tertentu Pn/PN tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pihaknya pun berharap Pn/PN bisa menjadi panutan masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi. Karena hal itu bisa menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, kode etik serta memiliki risiko sanksi pidana.

Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id.

Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau surat elektronik di alamat [email protected]