JAKARTA, REQnews - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Djoko Tjandra terkait dengan kasus suap terhadap Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo menjadi 3,5 tahun penjara. Sebelumnya pengadilan juga telah memotong hukuman jaksa Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.
Pada tingkat pertama, Djoko Tjandra divonis 4,5 tahun penjara. Namun, ia melakukan banding dan majelis hakim pun mengurangi hukumannya menjadi tiga tahun enam bulan penjara dengan denda sebesar Rp 100 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan kurungan pidana selama enam bulan.
Putusan tersebut diambil oleh ketua majelis Muhamad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rusydi, dan Renny Halida Ilham Malik.
Majelis hakim pun membeberkan alasan meringankan hukuman Djoko Tjandra. Yaitu karena Djoko telah menjalani pidana penjara pada kasus cessie Bank Bali dan telah menyerahkan uang ke negara sebesar Rp 546 miliar.
Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa adalah karena telah melakukan perbuatan tercela. "Bermula dari adanya kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta melakukan tindak pidana korupsi' dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Bahwa perbuatan yang menjadi dakwaan dalam perkara ini dilakukan Terdakwa untuk menghindar supaya tidak menjalani putusan Mahkamah Agung tersebut," ujar majelis hakim pada Rabu 28 Juli 2021.
Diketahui, dalam kasus tersebut Djoko melalui Tommy Sumardi memberikan uang kepada eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, sebanyak 200 ribu dolar AS dan 370 ribu dolar AS. Ia pun terbukti memberikan uang sejumlah 100 ribu dolar AS kepada eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.
Itu dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum karena masuk dalam DPO. Ia terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.
Dirinya juga terbukti menyuap eks Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, untuk pengurusan fatwa MA.
Fatwa itu dimaksudkan agar meloloskan Djoko dari hukuman MA terkait kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Djoko dinilai terbukti menyuap Pinangki sejumlah 500 ribu dolar AS. Jaksa menjelaskan uang itu merupakan fee dari jumlah 1 juta dolar AS yang dijanjikan Djoko.
Uang tersebut diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya. Ia terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Rakyat Menangis, Usai Pinangki Kini Pengadilan Diskon Hukuman Djoko Tjandra

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi